Pemerintah Genjot Layanan BBM 24 Jam untuk Seluruh Daerah Terdampak Bencana
JAKARTA - Pemerintah meningkatkan langkah cepat untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat di wilayah terdampak bencana dapat terpenuhi dengan baik. Kondisi banjir di sebagian daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memicu gangguan pada distribusi bahan bakar minyak sehingga memerlukan penanganan khusus di lapangan.
Dalam upaya menjaga stabilitas pasokan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa seluruh SPBU di beberapa wilayah terdampak diperintahkan untuk beroperasi penuh selama 24 jam. Keputusan tersebut diambil setelah koordinasi intensif antara Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi percepatan pelayanan energi.
Instruksi pengoperasian SPBU selama 24 jam merupakan salah satu langkah konkret pemerintah agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan BBM harian. Bahlil memastikan bahwa berbagai hambatan teknis seperti keterbatasan pasokan, antrean panjang, dan minimnya fasilitas pendukung akan segera ditangani secara paralel.
Baca JugaStrategi Besar Pemerintah Optimalkan Perputaran Dana Haji dan Umroh untuk Ekonomi Nasional
Selain itu, pemerintah juga memberikan relaksasi aturan penggunaan barcode untuk pembelian BBM selama masa darurat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempermudah akses masyarakat agar tidak terhambat oleh kendala administratif di tengah kondisi krisis.
Dalam kunjungan langsungnya ke Pos Pengungsian Tapanuli Tengah pada Selasa, 2 Desember, Bahlil menegaskan pentingnya percepatan layanan energi. Ia menekankan bahwa masyarakat yang terdampak harus mendapatkan prioritas dalam hal pasokan dan distribusi BBM selama masa pemulihan.
Instruksi Operasional 24 Jam dan Penambahan Fasilitas Pendukung
Dalam dialog bersama warga di lokasi pengungsian, Bahlil menyampaikan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada kendala yang menghambat pemenuhan kebutuhan energi masyarakat. Ia menyebutkan bahwa Menteri ESDM bersama jajaran Pertamina sepakat memperkuat operasional lapangan melalui pengaktifan layanan 24 jam di SPBU wilayah terdampak.
“Baru saja saya selesai rapat dengan Direktur Utama PT Pertamina, mulai besok untuk semua pompa bensin di sini kita akan buka 24 jam untuk wilayah Bapak dan Ibu semua,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah bertekad melayani kebutuhan masyarakat tanpa batas waktu demi menjaga kelancaran aktivitas di tengah masa pemulihan.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah juga akan menambah penggunaan genset di beberapa titik SPBU. Langkah ini dilakukan agar layanan tetap beroperasi meski terjadi pemadaman listrik atau gangguan aliran daya akibat bencana.
Bahlil pun menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas berbagai layanan yang mungkin belum berjalan optimal setelah bencana terjadi. Ia memastikan bahwa pemerintah bekerja keras untuk meningkatkan pelayanan secara cepat dan terukur.
“Kami mohon maaf jika pasca terjadi bencana pelayanan kami belum maksimal,” lanjutnya. Ia menambahkan bahwa koordinasi terus dilakukan bersama pemerintah daerah untuk memastikan seluruh kebutuhan energi masyarakat dapat diatasi secara menyeluruh.
Upaya pemerintah ini tidak hanya berfokus pada percepatan layanan, tetapi juga pada stabilisasi distribusi pasokan BBM di titik-titik yang mengalami kendala berat. Pertamina diminta mengatur ulang jalur distribusi agar penyaluran energi tidak terhambat oleh perubahan akses jalan akibat kerusakan infrastruktur.
Pertamina Tingkatkan Kapasitas Distribusi dan Atur Ulang Alokasi
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah pemulihan distribusi di wilayah Medan dan sekitarnya. Ia menyebut BBM di wilayah tersebut sudah tergolong aman setelah dua kapal pemasok berhasil mendarat dan mengisi suplai di Terminal BBM Medan.
Dengan pasokan yang mulai stabil, Pertamina mempercepat rencana pengoperasian SPBU tambahan selama 24 jam. “Untuk pengurangan antrean, kami akan tambah SPBU yang beroperasi 24 jam jadi kurang lebih 60 SPBU,” ungkap Ega. Ia memberikan kepastian bahwa jumlah tersebut masih bisa ditingkatkan apabila permintaan masyarakat belum terpenuhi dengan baik.
Peningkatan jumlah SPBU yang beroperasi selama 24 jam dianggap sangat penting untuk menekan antrean panjang yang sebelumnya terjadi di berbagai lokasi. Hal ini juga akan membantu mempercepat penyaluran BBM bagi kendaraan-kendaraan logistik yang mengangkut bantuan ke wilayah terisolasi.
Pemerintah juga memberikan kebijakan relaksasi untuk memudahkan Pertamina memindahkan alokasi BBM antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Kebijakan ini diperlukan karena banyak kendaraan kini harus melalui jalur alternatif setelah jalur utama terputus.
Pergantian rute akibat kondisi jalan membuat pola konsumsi BBM menjadi berubah. Pemerintah menilai, tanpa penyesuaian alokasi, sejumlah daerah bisa mengalami kelebihan pasokan sementara daerah lain justru kekurangan.
Dengan fleksibilitas alokasi dan pertambahan operasi SPBU, pemerintah berharap distribusi BBM dapat kembali normal meskipun beberapa ruas jalan masih dalam tahap pemulihan. Penguatan logistik ini juga diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan warga.
Fokus Lanjutan: Pemerataan Layanan dan Respons Jangka Pendek
Pemerintah masih terus memonitor perkembangan di seluruh titik terdampak untuk memastikan kebijakan layanan energi berjalan efektif. Evaluasi harian dilakukan untuk mengetahui di mana saja terjadi hambatan distribusi atau kendala teknis dalam pengoperasian SPBU 24 jam.
Jika diperlukan, jumlah SPBU yang beroperasi penuh juga akan ditambah berdasarkan kondisi konsumsi BBM di lapangan. Pemerintah menekankan bahwa fleksibilitas kebijakan merupakan kunci agar penanganan bencana dapat berjalan efektif dan tidak terhambat oleh masalah teknis.
Selain itu, pemerintah meminta pemerintah daerah memperkuat komunikasi dengan masyarakat mengenai titik-titik SPBU yang beroperasi penuh. Informasi yang jelas dianggap sangat penting untuk menghindari penumpukan kendaraan atau antrean di satu lokasi saja.
Kementerian ESDM juga memastikan bahwa koordinasi dengan aparat keamanan dilakukan untuk menjaga ketertiban selama masa peningkatan permintaan BBM. Langkah ini dianggap penting agar proses antre dan pelayanan di SPBU tetap berjalan tertib, aman, dan lancar.
Dengan berbagai upaya yang sedang dijalankan, pemerintah berharap kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara cepat, merata, dan aman. Langkah-langkah ini juga diproyeksikan mampu menstabilkan kembali kegiatan masyarakat serta mempercepat pemulihan daerah pascabencana.
Rekomendasi
_(2).jpg)
