Strategi Besar Pemerintah Optimalkan Perputaran Dana Haji dan Umroh untuk Ekonomi Nasional

Strategi Besar Pemerintah Optimalkan Perputaran Dana Haji dan Umroh untuk Ekonomi Nasional

JAKARTA - Upaya pemerintah untuk memaksimalkan dampak ekonomi dari penyelenggaraan Haji dan Umroh memasuki fase pengkajian yang lebih mendalam pada akhir 2025. Pemerintah menilai bahwa potensi ekonomi dari dua kegiatan ibadah tersebut sangat besar karena menghasilkan perputaran uang yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menegaskan bahwa total perputaran keuangan dari Haji dan Umroh saat ini mencapai sekitar Rp 60 triliun setiap tahun. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut terdiri dari perputaran keuangan haji hampir Rp 20 triliun dan perputaran keuangan umroh sekitar Rp 40 triliun.

Presiden menaruh perhatian besar terhadap besarnya dana yang bergerak dalam penyelenggaraan dua ibadah tersebut. Menurut Gus Irfan, harapannya adalah agar aliran uang yang begitu besar dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia.

Baca Juga

Pemerintah Genjot Layanan BBM 24 Jam untuk Seluruh Daerah Terdampak Bencana

“Presiden berharap bahwa perputaran uang yang begitu besar, bisa sebagian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita,” ujar Gus Irfan saat ditemui usai Rapat Koordinasi di Kemenko Pangan.

Koordinasi lintas kementerian dan lembaga mulai dilakukan untuk merumuskan strategi agar Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara pengirim jemaah. Karena itu, Kementerian Haji berupaya memastikan bahwa sebagian besar pasokan produk, terutama makanan bagi jemaah Haji dan Umroh, bisa berasal dari Indonesia.

Gus Irfan mengatakan bahwa Indonesia memiliki kapasitas besar untuk menjadi pemasok berbagai kebutuhan jemaah. Ia menilai bahwa penyediaan makanan dari dalam negeri dapat memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem perjalanan ibadah.

“Kita dari Kementerian Haji berkoordinasi dengan Menko Pangan dan stakeholder lainnya berpikiran bagaimana paling tidak makanan-makanan yang dikonsumsi oleh jemaah haji kita dan nanti jemaah umroh kita bisa disuplai dari Indonesia,” jelasnya.

Ia juga optimistis bahwa gagasan strategis dari rapat koordinasi tersebut dapat segera diterjemahkan menjadi program nyata. Menurutnya, langkah-langkah tersebut akan membuka lebih banyak peluang manfaat ekonomi bagi masyarakat dalam negeri.

Potensi Ekonomi Jumbo yang Selama Ini Belum Dioptimalkan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memperkuat pernyataan Gus Irfan dengan memaparkan potensi ekonomi besar di balik kebutuhan konsumsi jemaah Haji dan Umroh. Ia menyebut bahwa nilai kebutuhan makanan jemaah dari Indonesia bisa mencapai Rp 50 triliun hingga Rp 60 triliun.

Menurut Zulhas, besarnya jumlah jemaah Indonesia menjadi alasan utama potensi tersebut harus digarap serius. Saat ini Indonesia mengirimkan sekitar 221.000 jemaah haji setiap tahun dan sekitar 1,7 juta jemaah umroh.

“Kita ada 221.000 jamaah, kemudian ada 1,7 (juta) jamaah umroh besar sekali, itu nilainya bisa Rp 50 triliun–Rp 60 triliun makanan saja. Ini sekarang sebagian besar itu disuplai oleh negara lain,” ujarnya pada kesempatan yang sama.

Kenyataan bahwa sebagian besar pasokan makanan jemaah masih berasal dari negara lain menunjukkan bahwa Indonesia belum memperoleh nilai tambah optimal dari aktivitas ibadah yang dilakukan warganya. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Haji dan Umrah.

Pokja tersebut dibentuk untuk menangani isu penting dalam waktu singkat, terutama masalah suplai makanan dari Indonesia. Zulhas menekankan bahwa langkah ini diharapkan bisa membuka jalan bagi negara untuk menjadi pemasok utama kebutuhan jemaah.

“Nah, ini kita akan coba bagaimana agar kita bisa mensuplai kalau enggak bisa seluruhnya, sebagian-sebagian, sesuai kemampuan kita dulu,” katanya.

Ia menilai bahwa bila Indonesia mampu memasok makanan jemaah secara bertahap, maka manfaat ekonominya tidak hanya dirasakan pelaku usaha. Selain itu, suplai makanan mandiri juga dapat digunakan sebagai alat tawar dalam pembahasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Zulhas menekankan bahwa pengurangan biaya operasional makanan berpotensi menurunkan biaya total perjalanan bagi jemaah haji. Jika penurunan tidak dapat dilakukan secara signifikan, minimal pemerintah dapat memastikan bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak mengalami kenaikan.

“Setidaknya Pak Menteri Haji, itu makanan kita ongkosnya bisa lebih turun. Nah, ini tentu akan bermanfaat untuk jamaah, ongkosnya bisa diturunin, sekurang-kurangnya ongkos hajinya juga tidak naik, mungkin bisa turun, tapi sekurang-kurangnya tidak naik,” tegas Zulhas.

Penguatan Produksi Dalam Negeri sebagai Pilar Utama

Pemerintah memandang bahwa pemanfaatan produk dalam negeri dalam penyelenggaraan Haji dan Umroh merupakan bagian penting dari strategi ekonomi nasional. Penguatan suplai bahan baku, produk olahan, hingga makanan siap saji dari Indonesia diyakini mampu menciptakan rantai pasok baru.

Gus Irfan menuturkan bahwa perencanaan tersebut mencakup keterlibatan banyak pihak, mulai dari kementerian teknis hingga pelaku usaha. Ia menyebut bahwa keberhasilan program ini memerlukan koordinasi yang solid dan kesiapan industri dalam negeri untuk memenuhi standar kualitas makanan jemaah.

Koordinasi lintas sektor diharapkan menghasilkan formulasi yang tepat untuk meningkatkan kontribusi produk nasional. Beberapa pihak juga menilai bahwa strategi ini membuka peluang ekspansi bagi industri pangan Indonesia ke pasar Timur Tengah.

Pemerintah memandang bahwa keberhasilan menyuplai makanan jemaah akan menjadi tonggak penting. Bila suplai bisa dipenuhi secara konsisten, maka nilai tambah ekonomi dalam negeri akan meningkat secara signifikan.

Lebih jauh, strategi ini juga berpotensi memperluas kerja sama ekonomi dengan negara tujuan ibadah. Hal tersebut karena suplai makanan untuk jemaah membutuhkan dukungan distribusi, logistik, dan kualitas yang terstandarisasi.

Dengan demikian, pemanfaatan perputaran dana Haji dan Umroh tidak hanya dilihat sebagai potensi ekonomi jangka pendek. Namun, pemerintah menilai langkah ini dapat menjadi awal dari transformasi sistem pasokan produk nasional ke skala global.

Optimisme Pemerintah pada Strategi Baru

Upaya pemerintah mengoptimalkan manfaat ekonomi dari penyelenggaraan Haji dan Umroh kini memasuki babak baru. Berbagai langkah konkret mulai dirumuskan untuk memastikan Indonesia memperoleh manfaat dari perputaran dana Rp 60 triliun setiap tahun.

Gus Irfan dan Zulhas kompak menyampaikan bahwa kebijakan ini akan membawa banyak manfaat. Pemerintah pun optimistis bahwa implementasi strategi pasokan produk dalam negeri dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat.