Kemenkeu Siapkan Dukungan Pembiayaan Proyek Panas Bumi Nasional

ilustrasi kemenkeu

JAKARTA – Kemenkeu siapkan dukungan pembiayaan untuk pengembangan proyek panas bumi guna mengurangi risiko eksplorasi dan menarik minat investasi di sektor energi hijau.

Penyediaan dana ini menjadi instrumen krusial dalam mengatasi tingginya biaya modal pada fase awal pembangunan infrastruktur geotermal di tanah air.

"Pemerintah terus memperkuat peran fiskal melalui penyediaan berbagai skema pembiayaan untuk memitigasi risiko eksplorasi panas bumi," ujar Sri Mulyani Indrawati, sebagaimana dilansir dari investor.id, Sabtu (25/4/2026).

Baca Juga

Cofiring Biomassa Dinilai Hanya Perpanjang Masa Operasional PLTU

Instrumen ini dirancang sedemikian rupa agar beban finansial pengembang dapat ditekan terutama saat menghadapi potensi kegagalan teknis di lapangan.

Sri Mulyani Indrawati berpendapat bahwa keterlibatan aktif negara dalam aspek pendanaan akan memberikan sinyal positif bagi lembaga keuangan internasional untuk ikut serta.

"Kemenkeu siapkan dukungan pembiayaan yang komprehensif mulai dari dana hibah hingga penjaminan pinjaman jangka panjang," jelas narasumber kementerian, dikutip melalui investor.id.

Penguatan sisi hulu energi terbarukan ini diprediksi akan berdampak langsung pada stabilitas harga listrik jangka panjang yang lebih ramah bagi lingkungan.

Pemerintah menargetkan bauran energi nasional dapat meningkat secara signifikan seiring dengan mulai beroperasinya beberapa sumur panas bumi baru hasil pendanaan ini.

"Fokus kami adalah menurunkan hambatan investasi sehingga potensi panas bumi Indonesia bisa dimanfaatkan secara optimal," tutur Sri Mulyani Indrawati, dilansir melalui investor.id.

Sebanyak 1 hingga 2 skema pendanaan baru tengah difinalisasi untuk memastikan fleksibilitas bagi para pelaku usaha di sektor energi berkelanjutan.

Setiap pengajuan pembiayaan akan melalui proses verifikasi ketat guna menjamin akuntabilitas serta keberlangsungan proyek yang sedang berjalan.

Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada sinkronisasi antara kebijakan fiskal dengan regulasi teknis yang dikeluarkan oleh kementerian sektoral terkait.