DKI Tetap Berikan Insentif Pungut Pajak Kendaraan Listrik Tahun Ini

ilustrasi kendaraan listrik

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI tetap berikan insentif pungut pajak kendaraan listrik guna mempercepat transisi energi hijau dan mengurangi polusi udara di Jakarta.

Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan berkelanjutan terhadap program nasional dalam menciptakan ekosistem transportasi yang bersih dan berkelanjutan.

"Pemprov DKI Jakarta masih berkomitmen memberikan keringanan pajak bagi pemilik kendaraan listrik sebagai stimulus bagi sektor ekonomi hijau," ujar Heru Budi Hartono, sebagaimana dilansir dari metrotvnews.com, Sabtu (25/4/2026).

Baca Juga

Cofiring Biomassa Dinilai Hanya Perpanjang Masa Operasional PLTU

Kepastian mengenai perpanjangan fasilitas fiskal ini diharapkan memberikan kepercayaan diri bagi para calon pembeli kendaraan berbasis baterai di ibu kota.

Heru Budi Hartono berpendapat bahwa penghapusan atau pengurangan beban pajak ini merupakan instrumen paling efektif untuk mengubah pola konsumsi energi masyarakat.

"Pemberian insentif ini merupakan amanat dari peraturan yang ada untuk mendorong penggunaan kendaraan tanpa emisi di wilayah Jakarta," kata Heru Budi Hartono, dikutip dari metrotvnews.com.

Bagi masyarakat yang sudah memiliki kendaraan listrik, proses administrasi tahunan di kantor Samsat kini menjadi jauh lebih ringan berkat kebijakan tersebut.

Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah terus diperkuat guna memastikan target pengurangan emisi karbon pada 2030 dapat tercapai tepat waktu.

"Kami ingin Jakarta menjadi pelopor dalam penggunaan energi bersih melalui pemberian insentif pungut pajak kendaraan listrik yang konsisten," tutur Heru Budi Hartono, sebagaimana dilansir dari metrotvnews.com.

Pertumbuhan jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum juga terus dipantau agar sebanding dengan kenaikan populasi mobil listrik di jalanan.

Terdapat 1 hingga 2 skema pembebasan pajak yang diberlakukan khusus untuk jenis kendaraan roda dua maupun roda empat sepenuhnya berbasis listrik.

Penataan regulasi ini diproyeksikan akan terus disempurnakan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan transportasi massal yang murah serta efisien.