Polda Sumsel Kawal Tata Kelola Sumur Minyak Warga Demi Energi

ilustrasi polda sumsel

PALEMBANG – Polda Sumsel kawal tata kelola sumur minyak warga untuk memastikan stabilitas keamanan serta mendukung agenda besar ketahanan energi nasional di daerah.

Penataan aktivitas penambangan minyak di tingkat masyarakat menjadi krusial agar sejalan dengan standar keselamatan dan hukum.

"Pihak kepolisian berkomitmen memberikan pendampingan agar pengelolaan sumur minyak oleh masyarakat ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga aman bagi lingkungan," tegas Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R Djajadi, seperti dilansir dari detik.com, Jumat (24/04/2026)

Baca Juga

Cofiring Biomassa Dinilai Hanya Perpanjang Masa Operasional PLTU

Andi Rian menjelaskan bahwa pengawasan di lapangan melibatkan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah guna memetakan potensi kerawanan.

Polda Sumsel memandang perlunya sinkronisasi antara kebutuhan hidup warga dengan kepatuhan terhadap prosedur operasional yang baku.

"Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam melakukan penataan tata kelola sumur minyak masyarakat guna memperkuat ketahanan energi kita," kata Andi Rian, sebagaimana dikutip dari detik.com.

Langkah pengawalan ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan kerja yang kerap terjadi pada sumur-sumur tradisional yang tidak standar.

Penegakan hukum tetap menjadi jalan terakhir sembari mengedepankan pendekatan persuasif kepada para pengelola sumur di wilayah tersebut.

"Melalui tata kelola yang baik, potensi gesekan antarkelompok dapat diredam dan kontribusi terhadap produksi energi nasional bisa lebih terukur," ungkap Andi Rian, dilansir dari detik.com.

Optimalisasi sumber daya alam di Sumatera Selatan memang memerlukan pengawasan ekstra mengingat luasnya sebaran sumur minyak rakyat.

Pemerintah pusat juga terus mengkaji regulasi terbaru yang dapat mengakomodasi kepentingan ekonomi lokal tanpa mengabaikan aspek kelestarian alam.

Kehadiran aparat di zona pertambangan rakyat bertujuan memberikan rasa aman bagi pekerja sekaligus mencegah praktik ilegal yang merugikan negara.