Gubernur Bengkulu-Sumsel Dorong Jalan Khusus Batu Bara dan Tol

ilustrasi percepatan pembangunan

JAKARTA – Gubernur Bengkulu dan Sumsel menyepakati percepatan pembangunan jalan khusus batu bara serta Tol Trans Sumatera untuk mengurai kemacetan di jalur publik.

Pertemuan strategis antar-kepala daerah tersebut menghasilkan komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola transportasi komoditas di wilayah Sumatera.

Pemisahan jalur angkutan logistik dari jalan umum merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas infrastruktur yang sering rusak akibat beban berlebih.

Baca Juga

Cofiring Biomassa Dinilai Hanya Perpanjang Masa Operasional PLTU

"Kami berupaya agar pembangunan jalan khusus batu bara ini segera terealisasi sehingga tidak ada lagi truk tambang yang melintasi jalan masyarakat," ujar Rohidin Mersyah, sebagaimana dilansir dari antaranews.com, Senin (27/4/2026).

Langkah koordinatif ini melibatkan pihak swasta dan pemerintah pusat guna memastikan ketersediaan lahan serta skema pembiayaan yang tepat.

Rohidin Mersyah berpendapat bahwa integrasi jalur logistik dengan Tol Trans Sumatera akan menciptakan sistem distribusi yang jauh lebih cepat dan aman bagi semua pihak.

"Konektivitas ini sangat vital bagi pergerakan ekonomi kedua provinsi, terutama dalam menunjang ekspor komoditas melalui pelabuhan terdekat," kata Rohidin Mersyah, sebagaimana dilansir dari antaranews.com, Senin (27/4/2026).

Pihak Sumatera Selatan juga menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kebutuhan perizinan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Bengkulu.

Selain memangkas waktu tempuh, jalur mandiri bagi kendaraan industri diprediksi akan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas secara signifikan.

Pemerintah menargetkan penyelesaian studi kelayakan dalam waktu dekat agar proses konstruksi fisik dapat segera dimulai pada tahun depan.

Masyarakat setempat sangat menantikan kebijakan ini karena seringnya terjadi kemacetan panjang akibat konvoi kendaraan besar di jam sibuk.

Optimisme mengenai kemandirian logistik daerah semakin kuat seiring dengan sinkronisasi visi pembangunan antara pemangku kebijakan di tingkat regional.