DEN Gandeng ITS Susun Roadmap Kebijakan Energi Nasional
SURABAYA - Dewan Energi Nasional (DEN) berkolaborasi dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk menyusun peta jalan penerapan Kebijakan Energi Nasional.
Langkah ini diambil guna memperkuat strategi transisi energi, menjaga ketahanan energi, sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia di sektor energi untuk masa depan.
Satya Widya Yudha selaku Anggota Dewan Energi Nasional masa jabatan 2026-2030 mengungkapkan bahwa regulasi mengenai kebijakan energi nasional telah resmi disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
“Peraturan ini peraturan yang sangat tinggi hirarkinya di dalam sistem perundang-undangan kami. Kewajiban kami adalah mensosialisasikan apa-apa yang ada di dalam kebijakan energi nasional terkait strategi penurunan emisi karbon, skenario permintaan energi ke depan, dan kemampuan suplai energi,” katanya di ITS Surabaya, Jawa Timur, Senin.
Ia menerangkan bahwa kunjungan DEN ke kampus ITS dilakukan untuk membangun sinergi dengan dunia perididikan dalam menjalankan kebijakan energi nasional.
Selain itu, pertemuan tersebut bertujuan menjaring masukan dan saran akademis terkait penguatan ketahanan energi serta transisi energi nasional.
“Tadi sudah kami sampaikan ada kesepakatan membuat roadmap terhadap bagaimana kami bisa merealisasikan kebijakan energi nasional dan apa saja yang ITS bisa berkontribusi,” ujarnya.
Satya menambahkan bahwa pemerintah sejauh ini tetap mempertahankan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 3 kilogram hingga akhir tahun, meskipun kondisi harga energi global sedang berfluktuasi.
Mengingat skema subsidi yang diterapkan saat ini masih melekat pada komoditasnya, ia mengimbau masyarakat untuk mulai menerapkan gaya hidup hemat energi.
Contoh tindakan nyata yang bisa dilakukan adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta beralih ke kendaraan listrik bagi masyarakat yang kondisi ekonominya sudah mampu.
“Ke depan pemerintah sedang mengumpulkan data masyarakat rentan agar subsidi bisa diarahkan dari subsidi komoditas menjadi subsidi langsung kepada orang yang berhak menerima,” ujarnya.
Pada momen yang sama, Prof Agus Muhammad Hatta selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Kealumnian ITS menjelaskan bahwa sektor perguruan tinggi memegang peran yang sangat krusial dalam mendukung kebijakan energi nasional.
Peran utamanya terletak pada penguasaan inovasi teknologi energi serta peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Perguruan tinggi, SDM, dan riset menjadi bagian penting dalam kebijakan energi nasional. Karena itu, roadmap penguasaan teknologi energi dan kesiapan SDM energi harus segera disiapkan,” katanya.
Ia mencontohkan bahwa proyek perluasan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) ke depan bakal membutuhkan pasokan tenaga teknisi dan insinyur dalam jumlah yang sangat besar.
Oleh sebab itu, institusi pendidikan tinggi berkewajiban menyesuaikan kurikulum pengajaran demi mengimbangi kebutuhan profesi di bidang energi terbarukan dan ekonomi hijau (green economy).
Agus berpendapat bahwa penyusunan peta jalan energi ini wajib melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan.
Hal tersebut diperlukan agar proyeksi target kemandirian serta ketahanan energi nasional pada periode tahun 2050 hingga 2060 kelak dapat dicapai dengan sukses.
