IESR: Bensin Sawit Prabowo Berisiko Ganggu Ketahanan Pangan
JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) memberikan pandangan bahwa rencana pengembangan bahan bakar bensin yang menggunakan bahan baku crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit sebagaimana digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto belum menjadi jaminan solusi jangka panjang dalam memperkokoh ketahanan energi di dalam negeri.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, memaparkan bahwa persoalan krisis energi yang melanda saat ini sesungguhnya ialah imbas dari besarnya ketergantungan tanah air pada energi fosil yang posisinya sangat rentan terhadap naik turunnya harga di pasar dunia.
“Krisis yang terjadi saat ini pada dasarnya merupakan krisis energi fosil yang dipicu oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap komoditas energi fosil, yang harganya sangat volatil akibat berbagai faktor pasar global,” ujar Deon dalam keterangannya kepada Investortrust, Rabu (21/5/2026).
Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pihak pemerintah sedang melakukan akselerasi dalam pengembangan energi yang bersumber dari domestik demi memangkas angka impor bahan bakar minyak (BBM).
Di samping mempercepat program produksi biodiesel yang berasal dari kelapa sawit, pihak pemerintah juga sedang melakukan kajian mendalam terkait produksi bensin dengan bahan baku sawit, bahan bakar sintetis yang bersumber dari batu bara, hingga optimalisasi limbah pertanian untuk dijadikan sumber energi alternatif.
Akan tetapi, pihak IESR melihat bahwa pemanfaatan bahan bakar yang berbasis kelapa sawit maupun komoditas batu bara malah memicu potensi melonjaknya biaya energi dan dinilai belum menyelesaikan persoalan mendasar dari ketahanan energi nasional.
“Untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan energi sebagaimana dicita-citakan Indonesia, pengurangan bauran energi fosil menjadi langkah yang mutlak diperlukan,” tegas Deon.
Deon memberikan penilaian bahwa aneka ragam alternatif energi yang bertumpu pada sawit serta batu bara pada hakikatnya menelan biaya produksi yang jauh lebih tinggi jika dikomparasikan dengan energi fosil konvensional yang ingin disubstitusi.
Keadaan yang demikian diprediksi mampu memperberat tekanan terhadap kondisi finansial atau fiskal negara.
“Berbagai alternatif tersebut pada dasarnya merupakan sumber energi yang lebih mahal dibandingkan energi fosil yang digantikan, sehingga berisiko menambah beban fiskal di sektor energi,” ujarnya.
Bukan hanya itu, pihak IESR memberikan peringatan bahwa komoditas kelapa sawit serta batu bara tetap menjadi komoditas yang posisinya rentan terhadap situasi dinamika pasar global, sehingga dinilai tidak akan total dalam menghapus risiko naik turunnya harga energi.
Pihak IESR pun memberikan perhatian khusus pada potensi adanya benturan antara program ketahanan energi dengan sasaran swasembada pangan di tingkat nasional.
Berdasarkan penjelasan Deon, kenaikan angka pemanfaatan sawit serta limbah dari sektor pertanian demi kepentingan energi dapat mengusik pasokan bahan baku yang ditujukan untuk keperluan pangan maupun sektor peternakan.
“Peningkatan permintaan terhadap kelapa sawit dan limbah jagung untuk kebutuhan energi dapat mengancam ketersediaannya bagi produksi minyak goreng dan pakan ternak, yang merupakan kebutuhan penting bagi petani dan masyarakat secara umum,” ucapnya.
Guna memberikan jalan keluar alternatif, pihak IESR memberikan dorongan kepada pemerintah agar lebih menitikberatkan konsentrasi pada percepatan pengembangan energi terbarukan serta langkah efisiensi energi lewat program elektrifikasi di aneka macam sektor.
“IESR mendorong pemerintah untuk memfokuskan upaya pada langkah-langkah yang secara sistematis dapat meningkatkan bauran energi terbarukan, sekaligus mendorong efisiensi energi melalui elektrifikasi,” tegas Deon.
