DSI dan Rupiah Lemah Hambat Transisi Energi Indonesia

JAKARTA - Danantara Sumberdaya Indonesia dinilai berisiko menciptakan disinsentif yang menghambat proses peralihan dari penggunaan batu bara.

Pelemahan nilai tukar mata uang rupiah serta kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia memperburuk situasi tersebut, karena mengakibatkan biaya investasi pada sektor energi terbarukan menjadi semakin mahal.

Akumulasi berbagai hambatan ini berpotensi menyulitkan langkah Indonesia dalam melakukan transisi energi.

Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF Green Transition Initiative, Andry Satrio Nugroho, mengungkapkan bahwa monopoli komoditas strategis oleh Danantara Sumberdaya Indonesia dapat mengganggu upaya transisi energi nasional.

Pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia, ujar Andry, dinilai kontraproduktif karena menciptakan disinsentif ekspor yang menyebabkan melimpahnya pasokan batu bara murah di pasar domestik.

Permasalahan ini diperparah oleh depresiasi rupiah sebesar 7% serta kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebanyak 50 basis poin menjadi 5,25% pekan lalu.

Kondisi moneter kontraktif ini menyebabkan biaya modal proyek Energi Baru Terbarukan melonjak.

Pintu ekspor batu bara yang menyempit menyebabkan pasokan mengalir ke pasar domestik dan menekan harga.

"Di sisi lain, kondisi moneter membuat investasi EBT makin mahal mengingat komponen utamanya seperti modul surya dan sistem penyimpanan energi (Battery Energy Storage System/BESS) sebagian besar impor," kata Andry dalam keterangannya, dikutip Selasa (2/6/2026).

Berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034, kebutuhan investasi di sektor kelistrikan ditetapkan sebesar Rp 2.967,4 triliun, dengan porsi Energi Baru Terbarukan mencapai Rp 1.682,4 triliun.

Dengan asumsi konservatif bahwa 40-50 persen biaya modal energi terbarukan dibiayai dalam valuta asing, pelemahan rupiah sekitar 7 persen meningkatkan kebutuhan investasi sekitar 3-4 persen, atau setara dengan Rp 50-70 triliun.

"Pelemahan rupiah membuat ongkos peralatan naik, sementara kenaikan BI Rate mengerek biaya pinjaman. Untuk pengembang EBT yang sedang bernegosiasi tarif dengan PLN, ini berarti harga yang diminta akan lebih tinggi dari patokan tarif yang ditetapkan pemerintah. Negosiasinya akan lebih sulit," ujarnya.

Tekanan juga muncul dari aspek fiskal.

Pelemahan rupiah mengakibatkan potensi pembengkakan realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi, terutama karena harga minyak global masih bertahan di kisaran 90-100 dolar AS per barel.

Ruang fiskal pemerintah untuk mendukung transisi energi kini semakin tertekan oleh dua kewajiban anggaran yang saling bersaing.

"Setiap rupiah yang dipakai menambal subsidi fosil adalah rupiah yang tidak bisa dipakai membiayai transisi energi," tutur Andry.

Pemerintah juga menghadapi realokasi anggaran.

Moody's dan Fitch telah menurunkan prospek Indonesia menjadi negatif karena kredibilitas kebijakan pemerintah dianggap menurun dan arahnya semakin sulit diprediksi.

Kehadiran Danantara Sumberdaya Indonesia menambah kekhawatiran tersebut.

Sehari setelah pengumuman, Indeks Harga Saham Gabungan turun ke level 6.094, yang merupakan titik terendah dalam 52 minggu terakhir.

“Bila terus berlanjut, tindakan berikutnya menurunkan peringkat lebih lower lagi. Kalau dibiarkan, penurunan dari BBB ke BBB- merupakan keniscayaan. Ini posisi paling rendah dalam kategori tingkat investasi (investment grade), terpaut satu langkah dari level tingkat spekulasi (speculative grade),” ucap Andry.

Andry menambahkan, terdapat beberapa implikasi jika posisi Indonesia terus merosot.

Pertama, imbal hasil Surat Berharga Negara akan naik seiring persepsi risiko, yang dapat meningkatkan bunga utang pemerintah hingga puluhan triliun rupiah per tahun.

Kedua, perusahaan swasta juga terdampak karena surat utang negara menjadi patokan tingkat pinjaman.

Bagi pengembang energi terbarukan yang membutuhkan modal besar, kenaikan biaya pinjaman akan langsung mengurangi kelayakan finansial proyek sehingga memicu tuntutan kenaikan tarif listrik.

Ketiga, investor institusional global yang terikat aturan tingkat investasi akan dituntut melepas Surat Berharga Negara dan saham perusahaan Indonesia, sehingga menekan rupiah lebih dalam.

Terakhir, arus modal untuk pengembangan energi terbarukan semakin sulit didapat karena investor menuntut imbal hasil yang lebih tinggi akibat meningkatnya risiko berbisnis di Indonesia, yang menyebabkan sejumlah proyek tersendat.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Andry menyarankan dua hal.

Pertama, melakukan realokasi anggaran lanjutan dari program populis berbiaya besar yang dampak ekonominya terbatas ke belanja produktif seperti transisi energi.

Langkah Menteri Keuangan Purbaya dalam memangkas pagu anggaran program populis MBG dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun patut diapresiasi karena penghematan Rp67 triliun tersebut membuktikan kapasitas pemerintah dalam efisiensi.

"Tapi, dengan kapasitas fiskal yang terus menyempit akibat membiayai impor BBM, ditambah kebijakan menahan subsidi BBM, jumlah itu masih belum cukup," ungkap Andry.

Kedua, melakukan reformasi harga BBM subsidi secara bertahap dan tepat sasaran.

Beban APBN akan terus meningkat selama subsidi BBM ditahan di tengah harga minyak global yang tinggi serta pelemahan rupiah yang menyebabkan tekanan fiskal ganda.

Andry menekankan bahwa langkah parsial tidak cukup untuk meredam tekanan dari pasar maupun lembaga pemeringkat.

"Reformasi harga BBM yang tepat sasaran adalah pintu masuk untuk memulihkan ruang fiskal, sekaligus mengirim sinyal disiplin kepada pasar dan lembaga pemeringkat bahwa kualitas belanja diperbaiki dan kebijakan dibuat lebih terarah," tukasnya.