Prasetyo Hadi Buka Peluang Efisiensi Anggaran Makan Bergizi
JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan adanya peluang penyesuaian berupa efisiensi total kebutuhan dana untuk program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” ungkap Prasetyo kepada awak media dalam konferensi pers peningkatan kualitas layanan MBG dan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) terpencil di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Meski demikian, dirinya memastikan bahwa kebijakan tersebut bukan bentuk pemotongan secara paksa, melainkan buah dari kalkulasi yang jauh lebih teliti di lapangan.
Prasetyo pun menambahkan bahwa pemerintah kini tengah melangsungkan pembenahan secara menyeluruh pada sistem penyaluran serta pelaksanaan program MBG.
Demi menjaga efektivitas dana negara, Kementerian Sekretariat Negara bakal terus melakukan koordinasi secara intens bersama kementerian serta lembaga terkait.
“Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun dengan BGN (Badan Gizi Nasional),” tambahnya.
Lewat penyelarasan data serta pembenahan SPPG—khususnya pada kawasan 3T (tertinggal, terluar, terdepan)—pemerintah yakin bisa memangkas ongkos operasional tanpa menurunkan mutu gizi yang disalurkan kepada warga sasaran.
“Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kami hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa,” jelas Prasetyo.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan bahwa pemerintah sudah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp268 triliun dari rencana awal sebesar Rp335 triliun pada tahun ini.
Adapun penyelarasan pagu dana tersebut dijalankan selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto supaya pemanfaatan anggaran program dapat lebih berdaya guna dan hemat.
“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan presiden sehingga dana BGN (Badan Gizi Nasional) bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Walau begitu, Purbaya masih belum menjabarkan secara detail mengenai format efisiensi ekstra yang bakal diberlakukan oleh pemerintah.
Dirinya menegaskan bahwa Presiden tetap menghendaki program MBG bergulir secara maksimal demi menopang pemenuhan gizi para murid sekolah.
Di sisi lain, penyerapan anggaran program ini sampai dengan April 2026 sudah menyentuh angka Rp75 triliun atau berkisar 22,4% dari keseluruhan pagu.
Hingga pengujung April 2026, total penerima manfaat dari program MBG dilaporkan sudah menyentuh 61,96 juta jiwa yang diakomodasi lewat 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bermacam daerah.
