BPH Migas Perkuat Pengawasan BBM Subsidi dari Terminal hingga SPBU
JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperketat pemantauan distribusi BBM bersubsidi dari fasilitas terminal hingga ke stasiun pengisian. Langkah ini diambil agar penyaluran energi tersebut dapat berjalan dengan lebih tepat sasaran.
"Pengawasan dilakukan mulai dari proses penyimpanan dan distribusi di integrated terminal (IT) hingga penyalurannya di SPBU," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Tingginya pergerakan warga saat ini memicu lonjakan terhadap konsumsi BBM bersubsidi.
Oleh sebab itu, peningkatan sistem pemantauan serta evaluasi berkala menjadi instrumen krusial dalam menjaga akuntabilitas proses distribusi.
"Kami bersama-sama ingin meningkatkan kewaspadaan dalam penyaluran BBM subsidi, dimulai dari sistem ruang kontrol IT untuk memantau delivery order (DO) pengiriman BBM subsidi dan nonsubsidi yang dilaksanakan mekanisme kerja sama dengan mitra melalui Patra Logistik dan Elnusa Petrofin," ujarnya saat meninjau IT Panjang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis (11/6/2026).
Wahyudi menjelaskan bahwa penguatan aspek regulasi serta inovasi ekosistem digital terus dipacu demi memfasilitasi penggunaan QR code dalam pembelian BBM bersubsidi sesuai ketetapan regulasi.
Melalui sistem monitoring yang lebih presisi, efektivitas target penyaluran diharapkan dapat semakin meningkat.
"Ini menjadi perhatian kami bersama, semoga kolaborasi ini dapat kami teruskan secara intens, dan kontrol di SPBU dijalankan dengan baik. Sehingga, dalam penyaluran BBM subsidi ini kami upayakan untuk lebih terukur, tepat untuk masyarakat, untuk ekonomi masyarakat dan menunjang mata pencaharian masyarakat," imbuhnya.
BPH Migas tidak hanya meninjau implementasi sistem digital, namun juga memastikan langsung keandalan pasokan BBM di IT Panjang.
Dari hasil peninjauan tersebut, pasokan untuk segala varian komoditas BBM serta proses suplai ke tiap jaringan lembaga penyalur di wilayah Lampung terpantau aman tanpa kendala.
"Stok semua jenis BBM di IT Panjang dalam kondisi aman dan semua distribusi terpenuhi kepada seluruh SPBU di wilayah Lampung. Kaitannya pengiriman, suplai dari penyediaan hingga distribusi kepada SPBU, tidak ada kendala," terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menambahkan bahwa fungsi pengawasan terhadap energi bersubsidi memerlukan sinergi dari beragam elemen.
Berbagai variabel luar, seperti depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga dinamika geopolitik global, dinilai mampu memberikan dampak terhadap tren konsumsi energi domestik.
"Selama ini, kolaborasi BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga sudah berjalan dengan baik, ini perlu kami jaga dan kami tingkatkan. Agar apa yang diamanatkan pemerintah dalam mengawal BBM subsidi, bisa diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan tepat sasaran," sebutnya.
Hal senada diungkapkan oleh Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso yang menegaskan komitmen perusahaan dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung validitas data penyaluran BBM bersubsidi sekaligus mempererat koordinasi pengawasan bersama pihak otoritas.
"Karena itu, peran BPH Migas dalam pengawasan untuk BBM subsidi sangat kami harapkan. Di internal, kami memastikan bahwa akurasi (penyaluran BBM subsidi tepat sasaran) bisa didukung menggunakan sistem teknologi informasi," terangnya.
Pada hari yang sama, otoritas BPH Migas turut melangsungkan inspeksi mendadak ke salah satu SPBU di kawasan Lampung Selatan demi menindaklanjuti laporan dari masyarakat.
Proses audit dilakukan dengan memeriksa riwayat transaksi penjualan beserta rekaman kamera pengawas demi memastikan pematuhan terhadap prosedur resmi penyaluran BBM bersubsidi.
Wahyudi memberikan imbauan kepada segenap warga agar mengonsumsi BBM secara bijak sesuai keperluan dan ikut serta dalam memantau distribusinya di lapangan.
"BPH Migas memiliki helpdesk untuk aduan masyarakat, di nomor 08123000136. Silakan, bisa WhatsApp 24 jam dan BPH Migas pasti menindaklanjuti apabila memang ada aduan masyarakat," tegasnya.
Pihak BPH Migas memastikan ketersediaan pasokan BBM pada stasiun pengisian yang diperiksa tersebut berada dalam level aman.
Masyarakat pun diminta untuk tidak melakukan aksi borong atau pembelian berlebih dan tetap rasional dalam memanfaatkan bahan bakar.
Agenda pemantauan lapangan tersebut turut dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, Executive General Manager Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Pertamina Patra Niaga (PPN) Alexander Susilo, Manager Region Retail Sales Sumbagsel PPN Ayub Ritto, serta IT Panjang Manager PPN Titon Srihardian.
