BPBD Flores Timur Klarifikasi Isu Penjualan Logistik Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur merespons tegas mengenai isu yang menyebut adanya penjualan logistik bantuan untuk para penyintas erupsi Gunung Lewotobi oleh sejumlah oknum. Menurut keterangan Avelina Manggota Hallan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Flores Timur, logistik tersebut sebenarnya tidak dijual, melainkan dialokasikan untuk pengungsi lain yang memanfaatkannya dalam kegiatan produktif.
Isu ini mencuat setelah kabar beredar tentang penyimpangan logistik di posko pengungsian. Beberapa oknum diduga menjual bantuan berupa telur dan beras dengan harga miring. Informasi menyebutkan bahwa warga dapat membeli beras bantuan 50 kilogram seharga Rp 450.000 dan dua papan telur ayam seharga Rp 50.000. Meski ada warga yang membelinya, sebagian lainnya menolak dengan alasan bahwa logistik tersebut semestinya untuk korban bencana, bukan untuk diperjualbelikan.
Avelina segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penelusuran di lapangan. Berdasarkan investigasi, ditemukan bahwa logistik tersebut diberikan kepada pengungsi lain yang ingin membuat kue, bukan untuk tujuan penjualan kepada pihak ketiga. "Setelah kami menerima laporan, ternyata ada logistik yang diberikan kepada pengungsi lain untuk membuat kue jadi bukan dijual," tegas Avelina, Selasa (7/1/2024).
Selain itu, Avelina memastikan bahwa stok logistik saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh pengungsi. "Kami memastikan bahwa ketersediaan logistik aman dan cukup untuk seluruh pengungsi. Distribusi juga terus dilakukan dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan," tambahnya.
Menanggapi isu yang berkembang, BPBD Flores Timur memperketat pengawasan terhadap distribusi logistik di setiap posko pengungsian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan sampai tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan baik oleh para pengungsi yang membutuhkan. Mekanisme distribusi dan pencatatan logistik diperbarui guna meminimalisir risiko penyimpangan lebih lanjut.
Sebelumnya, kepanikan sempat terjadi di kalangan penyintas akibat beredarnya informasi penjualan logistik secara ilegal oleh beberapa individu yang memanfaatkan situasi genting ini. Dugaan penjualan dilakukan pada malam hari di salah satu rumah warga yang tidak jauh dari posko pengungsian, sehingga menimbulkan keresahan di antara pengungsi lainnya.
BPBD Flores Timur mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi yang belum tentu benar dan meminta pihak yang mengetahui adanya penyelewengan bantuan untuk segera melapor kepada pihak berwenang. Dengan begitu, tindakan cepat dapat diambil untuk menangani persoalan tersebut secara efektif.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya. Jika ada yang mengetahui penyelewengan, segera laporkan kepada kami agar dapat ditangani dengan baik," tutup Avelina.
Kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan bantuan bencana sangat penting. Komitmen BPBD Flores Timur untuk menjaga integritas proses distribusi bantuan menjadi perhatian utama guna mencegah persoalan serupa di masa mendatang.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan isu penjualan logistik ilegal dapat diselesaikan dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana di Flores Timur bisa terus terjaga. Dukungan dari semua elemen masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan setiap bantuan mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan dan untuk memulihkan kondisi pascabencana di daerah tersebut.
Rekomendasi
