Erick Thohir Berikan Dukungan Penuh kepada Kejagung dalam Penanganan Kasus Korupsi Impor Minyak Mentah yang Melibatkan Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan

Erick Thohir Berikan Dukungan Penuh kepada Kejagung dalam Penanganan Kasus Korupsi Impor Minyak Mentah yang Melibatkan Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, memberikan sinyal positif dan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi impor minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga. Penetapan tersangka terhadap Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dalam kasus tersebut menjadi sorotan utama dalam pernyataan yang diberikan oleh Erick Thohir. Dalam acara peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan BSI yang berlangsung di kantor pusat Pegadaian, Jakarta Pusat, Erick menegaskan pentingnya menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan, sekaligus memperlihatkan komitmen Kementerian BUMN dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN.

Dukungan Penuh terhadap Proses Hukum yang Berlangsung

Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung penegakan hukum dan akan terus menghormati setiap proses hukum yang sedang berlangsung, termasuk dalam kasus yang menimpa Riva Siahaan. “Oh, kita kan sudah sampaikan bahwa memang penegakan hukum kita harus hormati. Semua proses hukumnya pasti kita dukung,” ujar Erick dalam kesempatan tersebut. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Kementerian BUMN dalam memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, termasuk di BUMN, harus berjalan tanpa ada intervensi atau penghalangan.

Baca Juga

Prediksi Juventus vs Inter Milan Derby d’Italia Serie A

Kasus ini sendiri berawal dari temuan Kejagung terkait dugaan korupsi yang melibatkan impor minyak mentah dan produk kilang yang terjadi di PT Pertamina Patra Niaga. Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka dalam skandal ini, dengan Riva Siahaan, Dirut PT Pertamina Patra Niaga, menjadi salah satu dari mereka. Berdasarkan informasi dari Kejagung, total kerugian keuangan negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai angka yang sangat fantastis, yaitu Rp193,7 triliun, yang terjadi sepanjang periode 2018 hingga 2023.

Sinergi Kementerian BUMN dengan Kejagung dalam Pemberantasan Korupsi

Erick Thohir juga menyampaikan bahwa Kementerian BUMN selama ini sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan berbagai praktik korupsi yang melibatkan perusahaan-perusahaan BUMN. Erick menekankan pentingnya transparansi dan sinergi antara lembaga negara dalam mewujudkan lingkungan BUMN yang bersih dari praktik-praktik korupsi. “Selama ini kita sama Kejagung sudah terus bekerja sama memberantas korupsi Asabri, Jiwasraya, dan lain-lain. Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semuanya secara transparan,” ucap Erick.

Erick menyebutkan beberapa contoh besar yang telah dilakukan dalam kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Kejagung, seperti pemberantasan kasus korupsi yang melibatkan perusahaan asuransi milik negara, seperti Asabri dan Jiwasraya. Upaya pemberantasan korupsi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara, terutama yang berkaitan dengan BUMN, dilakukan dengan penuh integritas dan transparansi. Sinergi antara Kementerian BUMN dan Kejagung ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan memberi rasa kepercayaan kepada masyarakat bahwa setiap tindak pidana korupsi, tidak terkecuali yang terjadi di lingkungan BUMN, akan diproses secara serius dan tuntas.

Tindak Lanjut terhadap Posisi Dirut PT Pertamina Patra Niaga

Sementara itu, terkait dengan langkah-langkah yang akan diambil setelah penetapan tersangka terhadap Riva Siahaan, Erick Thohir juga memberikan klarifikasi bahwa posisi Dirut PT Pertamina Patra Niaga yang kini kosong masih akan dibicarakan lebih lanjut. Erick menuturkan bahwa penunjukan pelaksana tugas (plt) dirut PT Pertamina Patra Niaga akan melalui proses konsultasi dengan pihak-pihak terkait. “Belum, nanti kita konsultasikan. Kan ada nanti komut, ada dirut, nanti kita konsultasi, kita diskusi juga seperti apa nanti TPA proses berikutnya,” kata Erick.

Pernyataan Erick ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan terkait pengisian posisi Dirut PT Pertamina Patra Niaga tidak hanya akan melibatkan Kementerian BUMN, tetapi juga berbagai pihak terkait lainnya. Selain itu, meskipun situasi saat ini terbilang darurat dengan adanya penetapan tersangka terhadap Dirut perusahaan, Erick memastikan bahwa langkah-langkah yang akan diambil akan melalui prosedur yang sesuai dan memastikan kelancaran operasional perusahaan.

Skandal Korupsi Impor Minyak Mentah yang Merugikan Negara hingga Triliunan Rupiah

Skandal korupsi yang melibatkan impor minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga ini terungkap melalui penyelidikan mendalam oleh Kejaksaan Agung yang dimulai pada Oktober 2024. Kejagung sendiri mencatatkan bahwa kerugian negara akibat korupsi ini mencapai angka yang sangat besar, yakni Rp193,7 triliun. Kasus ini melibatkan praktik pengadaan impor minyak mentah yang diduga dilakukan secara tidak sah dan merugikan negara dalam jumlah yang sangat signifikan.

Tujuh tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung dalam kasus ini diduga terlibat dalam pengaturan impor minyak mentah dengan harga yang tidak sesuai atau lebih tinggi dari harga pasar. Skandal ini memperburuk citra PT Pertamina, yang merupakan perusahaan milik negara terbesar di Indonesia, dan menambah daftar panjang kasus-kasus korupsi yang mencoreng integritas BUMN.

Kejagung berkomitmen untuk terus mendalami dan mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Berdasarkan temuan sementara, Kejagung juga menyatakan bahwa dugaan kerugian negara yang timbul dari kasus ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyimpangan dalam proses pengadaan minyak mentah hingga praktik penyuapan dan pemalsuan dokumen.

Pentingnya Pemberantasan Korupsi dalam BUMN

Kasus ini menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi salah satu masalah serius yang harus ditangani secara tegas, terutama di lingkungan BUMN yang dikelola dengan dana publik. Sebagai sektor yang mengelola sumber daya negara, BUMN seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Erick Thohir sendiri telah menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum guna memberantas korupsi di sektor BUMN, agar masyarakat bisa merasakan dampak positif dari pengelolaan BUMN yang bersih dan transparan.