PLN Sambut Positif Penolakan Presiden Prabowo Subianto terhadap Skema Power Wheeling

PLN Sambut Positif Penolakan Presiden Prabowo Subianto terhadap Skema Power Wheeling

JAKARTA - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) mengungkapkan rasa lega dan apresiasi yang mendalam terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dikabarkan menolak penerapan skema power wheeling. Penolakan ini telah diutarakan oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Economic Outlook 2025 yang digelar di Hotel Westin, Jakarta.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PLN, M. Abrar Ali, menyampaikan apresiasi mendalam atas keputusan tersebut. "Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas penolakan skema power wheeling sebagaimana disampaikan Pak Hashim sebagai Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi," ungkapnya dalam pernyataan resmi.

PLN: Keberlanjutan Peran sebagai Pengendali Listrik

Menurut Abrar, penolakan ini adalah indikasi kepedulian pemerintah terhadap peran vital PLN sebagai penyedia listrik utama bagi masyarakat. Abrar juga menegaskan bahwa skema power wheeling dikhawatirkan dapat mengurangi peran PT PLN (Persero), yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor listrik.

"Arah kebijakan ini menunjukkan kepedulian Presiden terhadap kelanjutan fungsi PLN sebagai pengendali listrik di Indonesia," tambah Abrar. Dirinya juga menyebutkan bahwa PT PLN telah mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam mengembangkan tenaga listrik hingga mencapai 107 Gigawatt (GW) selama 15 tahun ke depan, di mana 75 persen dari kapasitas tersebut akan bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) dan 4,3 GW akan berasal dari energi nuklir.

Skema Power Wheeling dalam Perspektif

Skema power wheeling sendiri dianggap sebagai bentuk liberalisasi sektor kelistrikan yang dinilai tidak sejalan dengan konstitusi negara. Jika skema ini diberlakukan, maka para pengusaha swasta bisa memproduksi dan langsung menjual listriknya ke masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat melemahkan kendali negara dalam penyediaan listrik, sementara harga listrik bisa ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.

"Pemerintah harus mengedepankan kepentingan rakyat banyak serta mempertahankan peran PLN sebagai pengendali utama," tegas Abrar. Masuknya skema ini ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan (EBET) pun diharapkan dapat dihapuskan.

Seruan kepada Pemerintah dan Legislatif

Baca Juga

Prediksi Juventus vs Inter Milan Derby d’Italia Serie A

Abrar juga menyerukan kepada pemerintah dan para pembuat undang-undang agar menghapus topik power wheeling dari RUU EBET. "Dalam RUU EBET, skema power wheeling harus dihapuskan, karena memiliki nilai mudharat yang lebih besar. Kita harus tegas dalam menolak ini karena bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan konstitusi yang ada," tegasnya.

Aksi penolakan terhadap skema power wheeling ini sejalan dengan pandangan berbagai kalangan yang menganggap bahwa kebijakan tersebut lebih menguntungkan segelintir pihak dibandingkan kesejahteraan umum. Serikat Pekerja PLN tetap berkomitmen untuk terus vokal menentang setiap upaya penerapan skema ini.

Dukungan Strategis dan Arah Kebijakan Energi

Di tengah dinamika ini, PT PLN (Persero) tetap mendukung komitmen pemerintah terkait pengembangan sektor energi, khususnya pada peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan. Dukungan ini sejalan dengan upaya global dalam mengatasi perubahan iklim dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo juga menegaskan bahwa selama Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden RI, power wheeling tidak akan diimplementasikan. Langkah ini menunjukkan konsistensi pemimpin negara dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sektor energi tanah air.

PLN dan Masa Depan Energi Indonesia

Dengan keputusan ini, PT PLN (Persero) diharapkan dapat terus menjadi tulang punggung penyediaan listrik di Indonesia sambil menyelaraskan dengan perkembangan energi terbarukan. Keputusan Presiden Prabowo Subianto merupakan upaya menjaga stabilitas dan keadilan dalam penyediaan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Di masa depan, PLN tetap optimis untuk menyongsong tantangan pengembangan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak terkait demi mewujudkan visi ini sesuai dengan kepentingan nasional.

Komitmen Bersama untuk Energi Berkeadilan

Keputusan menolak skema power wheeling adalah langkah tepat menuju pengelolaan energi berkeadilan, di mana kepentingan rakyat dan negara menjadi prioritas. Serikat Pekerja PLN, bersama pemerintah dan masyarakat, bertekad untuk terus berupaya mewujudkan sistem energi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.