BATAM - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menilai bahwa potensi Participating Interest (PI) atau hak partisipasi daerah dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) dapat menjadi motor penggerak bagi penguatan ekonomi daerah jika dikelola secara maksimal dan berkelanjutan.
Langkah ini ditegaskan oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad sewaktu menerima kunjungan kerja dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Perwakilan Sumatera Bagian Utara bersama sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Gedung Dekranasda Kepri, Tanjungpinang, belum lama ini.
Ansar menjelaskan bahwa wilayah Kepri mempunyai letak yang strategis dari sisi geografis maupun geoekonomi, terutama dengan adanya potensi migas di Natuna dan Anambas yang dinilai mampu memberikan kontribusi krusial bagi ketahanan energi nasional sekaligus mendongkrak pendapatan daerah lewat skema PI.
"Kepri memiliki posisi strategis secara geografis dan geoekonomi sehingga harus menjadi kontributor besar bagi kedaulatan energi nasional," kata Ansar.
Ia berharap perwujudan hak dan kewajiban daerah melalui skema Participating Interest bisa terus berjalan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegunaan dari sektor migas dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat setempat.
Menurut penilaian Ansar, eksistensi PI tidak semata-mata berhubungan dengan pendapatan daerah saja, melainkan juga membuka jalan bagi peningkatan investasi, penguatan ekonomi lokal, hingga pembenahan kualitas sumber daya manusia di wilayah penghasil migas tersebut.
Pemerintah Provinsi Kepri, lanjutnya, juga menyatakan kesiapan untuk mempermudah berbagai proses yang berkaitan dengan industri migas, termasuk memberikan dukungan komunikasi mengenai perpanjangan kontrak kerja sama beberapa KKKS di tingkat kementerian.
"Yang sedang dalam proses perizinan dan perpanjangan kontrak juga kita doakan semoga berjalan lancar dan lebih cepat," ujarnya.
Di samping memacu optimalisasi PI, Ansar turut meminta agar program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dari industri migas dapat lebih diselaraskan dengan kebutuhan riil masyarakat lokal, terutama di Natuna dan Anambas.
Ia menginginkan agar masyarakat tempatan bisa lebih banyak dilibatkan dalam operasional industri migas, salah satunya melalui program peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.
"Kita berharap suatu saat anak-anak tempatan Natuna dan Anambas juga dapat ikut terlibat dan mendampingi dalam industri migas di daerahnya sendiri," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Sumbagut Yanin Kholison menyampaikan bahwa relasi antara pemerintah daerah di Kepri dengan pelaku industri migas selama ini sudah terjalin dengan sangat baik dan mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di sektor energi.
Ia menambahkan bahwa agenda kunjungan ini merupakan bagian dari langkah memperkuat komunikasi sekaligus mengabarkan perkembangan terkini mengenai industri migas di wilayah Kepri.
Dalam dialog tersebut, sejumlah KKKS pun mengutarakan harapan mereka agar proses perpanjangan kontrak kerja sama dapat segera rampung demi menjaga kontinuitas produksi migas di kawasan Natuna dan Anambas.
Perwakilan dari Medco E&P Natuna Ltd, Kemal Abduh Rahman Massi, memaparkan bahwa pihaknya membidik target pengeboran sumur eksploitasi baru pada tahun 2026 ini guna mempertahankan level produksi migas mereka.
"Kami masih menunggu approval perpanjangan kontrak, sehingga dukungan semua pihak sangat kami harapkan," katanya.
Aspirasi senada juga diungkapkan oleh pihak Harbour Energy yang mengagendakan pengerjaan 3 sumur eksplorasi baru pada tahun 2026, serta Star Energy (Kakap) Ltd. yang membidik angka produksi berkisar 1.000 barel minyak per hari di wilayah operasi mereka.