Aplikasi Xstar Diakselerasi untuk BBM Subsidi Tepat Sasaran di Kepri
Aplikasi Xstar Diakselerasi untuk BBM Subsidi (FOTO: NET)
BATAM - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meningkatkan pengawasan serta pengendalian distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi agar lebih tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna.
Salah satu upaya yang ditempuh ialah menggalakkan penerapan aplikasi XStar secara menyeluruh di seluruh wilayah Kepulauan Riau (Kepri).
Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho menyebutkan bahwa aplikasi XStar mampu membantu pemerintah daerah dalam memfasilitasi warga yang berhak mendapatkan BBM subsidi maupun kompensasi.
Baca Juga
“Melalui aplikasi digital ini, BPH Migas mengharapkan agar perangkat daerah dapat memfasilitasi masyarakat maupun kelompok masyarakat yang ingin memperoleh BBM subsidi dan kompensasi melalui subpenyalur maupun di SPBU terdekat. Tentunya masyarakat dimaksud adalah masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi dan kompensasi dengan sebenar-benarnya,” ujarnya dalam sosialisasi dan evaluasi penggunaan aplikasi XStar untuk wilayah Kepri, di Batam, Rabu (13/5/2026).
Fathul memaparkan bahwa akselerasi penerapan XStar menjadi bagian dari strategi memperketat pengawasan penyaluran BBM subsidi hingga ke area kepulauan dan wilayah terluar.
“Langkah ini merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto dan arahan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar distribusi BBM subsidi dapat menjangkau hingga titik terjauh di Indonesia,” ungkap Fathul.
Seperti yang diketahui, Aplikasi XStar dirancang sejak 2024 guna mempermudah proses penerbitan Surat Rekomendasi.
Sampai April 2026, penggunaan secara kumulatif telah menjangkau 361 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Surat Rekomendasi pembelian BBM kini berbentuk digital.
Dahulu, mekanisme tersebut masih dilakukan secara manual dan memanfaatkan microsite di SPBU.
Melalui integrasi sistem digital, proses pembuatan Surat Rekomendasi menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diawasi.
Surat Rekomendasi yang sudah terbit dilarang keras untuk dipindahtangankan dan BBM subsidi yang didapatkan tidak boleh diperjualbelikan kembali.
“BBM subsidi hanya digunakan oleh end user sesuai peruntukannya, baik untuk usaha perikanan, pertanian, pelayanan umum, maupun usaha masyarakat lainnya,” tambahnya.
Sejumlah area di Kepri kini menjadi fokus utama percepatan implementasi, meliputi Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, dan Natuna.
“Berdasarkan data monitoring aplikasi XStar, hingga saat ini telah diterbitkan lebih dari 103 ribu Surat Rekomendasi di wilayah Kepulauan Riau,” tutur Fathul.
Pemerintah Kabupaten Bintan menyambut positif penerapan aplikasi tersebut, khususnya dalam membantu warga pesisir serta nelayan memperoleh akses BBM subsidi yang lebih teratur dan mudah.
“Semoga dengan implementasi XStar ini, nelayan-nelayan di Kabupaten Bintan sebagai konsumen pengguna dapat menikmati BBM bersubsidi dari Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Bintan,” kata perwakilan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Bintan Hendri Elfiandi.
Agenda sosialisasi ini turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Teknologi Informasi Hilir Migas Abdul Halim, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira, Sales Area Manager (SAM) Kepri Pertamina Patra Niaga (PPN) Bagus Handoko, dan Ketua Hiswana Migas Kepri Harian Haris.
Pemantauan Lapangan
Dalam agenda kunjungannya, Fathul juga meninjau langsung penyaluran BBM subsidi untuk kapal penumpang milik ASDP Indonesia Ferry Cabang Batam, Kamis (14/5/2026).
Fathul menjelaskan, pendistribusian BBM subsidi bagi kapal penumpang sangat krusial demi menjaga tarif moda transportasi laut tetap ramah di kantong masyarakat kepulauan.
“Dengan adanya BBM subsidi ini, tiket penyeberangan menjadi lebih affordable bagi masyarakat Kepulauan Riau,” ungkapnya.
Di samping itu, BPH Migas pun memeriksa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) yang berada di daerah Sekupang, Batam.
Dari hasil peninjauan, mutu BBM yang dialokasikan untuk kapal penumpang sudah memenuhi standar Pemerintah.
“Baik dari sisi densitas (berat jenis) maupun temperatur, hasilnya normal serta sesuai spesifikasi yang ditetapkan pemerintah,” jelasnya.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Teknologi Informasi Hilir Migas Abdul Halim, General Manager ASDP Cabang Batam Reno Yulianto, SAM Kepri PPN Bagus Handoko, dan Sales Branch Manager Batam PPN Nafi Alif.
Rekomendasi
