Pemadaman Listrik, Legislator Jatim Minta Percepatan Energi Bersih
SURABAYA - Pemadaman listrik bergilir di beberapa area Jawa Timur baru-baru ini menjadi dorongan untuk mengakselerasi pengembangan energi terbarukan di wilayah tersebut.
DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah provinsi agar memperluas penggunaan energi alternatif sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh warga.
Yoyok Mulyadi, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, memandang akselerasi pengembangan energi terbarukan perlu dijadikan agenda prioritas pemerintah daerah.
Menurutnya, inisiatif pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dijalankan Pemprov Jatim selama ini harus diperluas hingga ke level masyarakat.
Sejak periode 2023 hingga 2024, Pemprov Jawa Timur telah mempromosikan pemanfaatan PLTS di kantor pemerintah, sekolah, serta pesantren.
Namun pada 2026, Yoyok berpandangan bahwa program tersebut perlu diuji coba lebih luas di lingkungan masyarakat, bukan hanya di lembaga yang biaya operasionalnya ditanggung pemerintah.
“Transformasi energi terbarukan memang penting. Tetapi menyediakan SDM yang memadai dan membangun kesadaran masyarakat juga tidak kalah penting. Jangan sampai program-program yang sudah baik justru tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat,” ungkap Yoyok, Selasa (23/06/2026).
Politisi PKB ini menyebutkan bahwa kesuksesan transisi energi tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur.
Pemerintah wajib memastikan masyarakat memiliki kapabilitas untuk menjalankan, memelihara, serta memperbaiki fasilitas energi terbarukan yang ada.
Yoyok mencontohkan beberapa program bertenaga surya yang kurang berkelanjutan karena minimnya pendampingan.
Di sejumlah daerah, lampu jalan tenaga surya berhenti berfungsi setelah masa perawatan usai.
Situasi serupa terjadi di beberapa lokasi wisata yang menggunakan panel surya, namun akhirnya terbengkalai saat rusak.
“Jangan sampai setelah masa pemeliharaan selesai, masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasikan atau memperbaiki fasilitas tersebut. Akibatnya, investasi yang sudah dikeluarkan menjadi kurang maksimal manfaatnya,” katanya.
Karena itu, Yoyok meminta Pemprov Jatim menyusun evaluasi atas seluruh program energi terbarukan yang telah dilaksanakan.
Evaluasi ini penting untuk menilai efektivitas program dan menjadi fondasi bagi pengembangan kebijakan ke depan.
“Diperlukan laporan yang jelas terkait efektivitas program yang sudah dijalankan. Dengan begitu masyarakat dapat melihat bahwa energi listrik berbasis energi terbarukan benar-benar lebih hemat, efisien, dan menjanjikan untuk masa depan Jawa Timur,” tegasnya.
Ia berharap momentum pasca-pemadaman listrik menjadi refleksi bagi pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan energi alternatif berkelanjutan.
Dengan dukungan teknologi, edukasi, serta keterlibatan warga, Jawa Timur dinilai berpeluang menjadi daerah terdepan dalam transformasi energi bersih di Indonesia.
“Jargon swasembada energi harus terealisasikan, jangan hanya menjadi semboyan semata. Kami yakin jika pemerintah serius, energi alternatif berkelanjutan akan terwujud di Jatim,” pungkasnya.