Penerimaan Pajak dari Ekonomi Digital Meningkat, PMSE Sumbang Rp6,14 Triliun hingga September 2024

JAKARTA-Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) melaporkan penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mencapai Rp6,14 triliun hingga September 2024. Total pajak ini dikumpulkan dari 168 perusahaan digital yang terdaftar dalam sistem PMSE.

Selain itu, pajak yang dipungut dari transaksi kripto juga mencatat angka signifikan dengan total penerimaan mencapai Rp446,92 miliar dalam periode yang sama. Sedangkan pajak yang berasal dari fintech peer-to-peer (P2P) lending menyumbang penerimaan sebesar Rp1,02 triliun.

Secara keseluruhan, sejak pengenaan pajak pada sektor usaha ekonomi digital pada 2020, penerimaan PPN dari sektor ini telah mencapai Rp28,91 triliun. Dari jumlah ini, PPN PMSE menyumbang Rp23,04 triliun, pajak kripto sebesar Rp914,2 miliar, pajak fintech sebesar Rp2,57 triliun, dan pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp2,38 triliun.

Baca Juga

Dua Tren Hunian Villa Premium Mengubah Pasar Properti Canggu

Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menyatakan bahwa penerimaan pajak dari sektor digital ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan antara pelaku usaha konvensional dan digital. Pemerintah akan terus menunjuk pelaku usaha digital yang beroperasi dari luar negeri untuk memungut pajak PPN dari konsumen di Indonesia.

Ke depan, pemerintah berencana memperluas basis penerimaan pajak dari ekonomi digital, khususnya dari transaksi aset kripto, bunga pinjaman dari fintech, serta pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP). Dwi menambahkan bahwa potensi penerimaan pajak dari sektor ini masih besar dan pemerintah akan terus menggali peluang untuk meningkatkan pendapatan negara.

Dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, DJP optimis penerimaan pajak dari sektor ini akan terus meningkat, memberikan kontribusi signifikan terhadap kas negara dalam jangka panjang.