Ekonom Soroti Struktur Investasi Nikel RI yang Terpusat

China Surati RI Soal Nikel (FOTO: NET)

JAKARTA - Tindakan Kedutaan Besar (Kedubes) China di Indonesia yang melayangkan surat kepada Pemerintah Indonesia mengenai kebijakan Harga Patokan Ekspor (HPE) nikel tengah menjadi pusat perhatian.

Kritik terhadap tata kelola regulasi tersebut dianggap sebagai indikator kuatnya posisi tawar investor dari Negeri Tirai Bambu di pasar domestik.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet berpendapat bahwa langkah diplomatik seperti ini merupakan hal yang tidak lumrah dalam hubungan antarnegara.

Baca Juga

Monopoli dan Ilusi Transisi Energi Hijau di Indonesia

"Dari sisi diplomatik, langkah Kedubes Tiongkok mengirim surat langsung ke menteri teknis memang melampaui praktik yang lazim. Keberatan terkait kebijakan ekonomi biasanya disampaikan melalui kanal resmi antarnegara atau Kementerian Luar Negeri, bukan lewat pendekatan langsung ke kementerian sektoral. Ini memberi sinyal bahwa investor Tiongkok merasa memiliki posisi tawar yang sangat kuat di sektor nikel Indonesia," ujarnya, Minggu (17/5/2026).

Jika ditinjau dari aspek ekonomi politik, Yusuf menganggap dinamika ini terjadi sebagai akibat dari pembiayaan hilirisasi yang masih bertumpu pada pihak tertentu dan belum tersebar merata.

"Kondisi ini sebenarnya konsekuensi dari struktur investasi yang terlalu terkonsentrasi. Ketika mayoritas smelter nikel bergantung pada modal Tiongkok, maka pengaruh mereka terhadap arah kebijakan otomatis membesar. Ini menjadi efek samping dari hilirisasi yang berhasil menarik investasi besar, tetapi belum diimbangi diversifikasi sumber pendanaan," jelasnya.

Walau begitu, Yusuf mengakui bahwa poin-poin keberatan yang dilayangkan oleh pihak China terkait kepastian hukum sejatinya memiliki landasan yang rasional.

"Namun kalau bicara substansi, sebagian kritik mereka sebenarnya valid. Keluhan soal minimnya konsultasi publik dan perubahan HPE yang sulit diprediksi sejalan dengan prinsip good regulatory practice. Perubahan aturan yang mendadak memang menyulitkan pelaku industri dalam menyusun perencanaan biaya dan kontrak jangka panjang. Jadi problem utamanya bukan pada isi kritiknya, melainkan cara penyampaiannya yang terkesan menekan," imbuhnya.

Demi mempertahankan wibawa negara sekaligus menjaga stabilitas iklim investasi, Yusuf menyarankan agar pemerintah bertindak responsif namun tetap menunjukkan ketegasan tanpa bersikap defensif.

"Karena itu, respons pemerintah perlu seimbang. Di level diplomatik, pemerintah perlu menegaskan bahwa kebijakan SDA adalah ranah kedaulatan nasional. Tetapi di level domestik, pemerintah juga perlu memperbaiki tata kelola regulasi, misalnya lewat mekanisme konsultasi publik yang lebih transparan dan masa transisi kebijakan yang lebih jelas. Dengan begitu, pemerintah tidak terlihat tunduk, tetapi juga tidak defensif terhadap kritik yang memang relevan," tutur Yusuf.

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang demi melindungi iklim bisnis di dalam negeri, Yusuf menekankan pentingnya pemerintah untuk segera membenahi peta jalan investasi hilirisasi agar tidak dikuasai oleh satu negara saja.

"Yang paling penting sebenarnya adalah mempercepat diversifikasi investor. Selama hilirisasi terlalu bergantung pada satu negara, persoalan bargaining seperti ini akan terus berulang. Jadi isu utamanya bukan sekadar surat dari kedubes, melainkan struktur industri kami yang masih terlalu terkonsentrasi," pungkasnya.