Prabowo Copot Dadan Hindayana dari Kepala Badan Gizi Nasional
JAKARTA - "Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (02/06) malam.
Di samping memberhentikan Dadan, Presiden Prabowo juga mencopot dua wakil kepala Badan Gizi Nasional (BGN), yaitu Brigjen Polisi Sony Sonjaya serta Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.
Untuk menggantikan posisi Dadan Hindayana, Presiden memercayakan jabatan tersebut kepada Nanik S Deyang yang sebelumnya memegang posisi sebagai Wakil Kepala BGN.
Bukan hanya itu, posisi Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Agustina sendiri merupakan mantan wakil kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah resmi dilantik sejak 19 Februari 2025, sedangkan Mayjen TNI Trenggono merupakan perwira tinggi TNI AD aktif yang tengah menduduki posisi wakil direktur utama PT Agrinas Pangan Nusantara.
Satu hal yang cukup menyita perhatian adalah tidak ada satu pun di antara ketiga pucuk pimpinan baru BGN tersebut yang memiliki latar belakang keilmuan sebagai ahli gizi.
Mensesneg Prasetyo Hadi memaparkan bahwa langkah pencopotan Dadan Hindayana ini diambil berpatokan pada hasil monitoring beserta evaluasi yang berjalan selama 1,5 tahun terakhir.
"Jadi ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," papar Prasetyo.
Berdasarkan data yang dihimpun Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), ditemukan setidaknya 33.626 siswa yang mengalami gejala keracunan yang diduga kuat bersumber dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhitung dari awal 2025 sampai dengan April 2026.
Guru Besar Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian UGM, Profesor Sri Raharjo, mengutarakan bahwa kasus keracunan MBG ini terus berulang hampir setiap bulan di sepanjang tahun 2025 dengan angka kasus yang naik turun, yang mana hal ini memperlihatkan adanya problem mendasar terkait kesiapan jalannya program tersebut.
Merespons kebijakan pencopotan itu, Dadan Hindayana menegaskan bahwa perombakan struktur pimpinan merupakan wewenang penuh yang dimiliki oleh Presiden.
"Hak mutlak penuh Presiden. Kami paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan," kata Dadan saat dimintai konfirmasi, Rabu (03/06).
Dirinya pun menyampaikan rasa terima kasih atas amanah dan peluang yang pernah didapatkannya terdahulu, sekaligus menyisipkan doa supaya jajaran pimpinan yang baru bisa kian mendongkrak mutu serta kualitas dari program MBG demi kemaslahatan seluruh masyarakat penerima manfaat.
