PLN Dongkrak Stok Batubara, Perhapi Desak Jaminan Distribusi ke PLTU
JAKARTA - Langkah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengamankan ekstra pasokan batubara guna mencegah potensi pemadaman bergilir memperoleh atensi dari kalangan pelaku industri pertambangan.
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) berpandangan, kesuksesan opsi tersebut tidak cuma bertumpu pada ketersediaan batubara, melainkan juga kepastian logistik agar muatan dapat sampai di pembangkit listrik tepat waktu serta selaras spesifikasi yang diperlukan.
Ketua Dewan Penasihat Perhapi Rizal Kasli menuturkan, pihak eksekutif wajib mengambil andil lebih nyata guna menggaransi komitmen pasokan batubara benar-benar terwujud di lapangan.
"Pemerintah harus dapat menjamin ketersediaan batubara untuk kelistrikan agar tidak terjadi pemadaman di PLTU. Untuk itu pemerintah dapat menugaskan perusahaan batubara tertentu untuk mengirimkan batubara sesuai spesifikasi yang diminta ke pembangkit-pembangkit tersebut," ujar Rizal dari Sumbernya, Kamis (9/7/2026).
Berdasar penuturan Rizal, agenda penambahan pasokan batubara mencapai 3 juta ton tiap bulan sejak Agustus hingga Desember 2026 menjadi opsi krusial demi menyokong keandalan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Akan tetapi, ia mewanti-wanti bahwa Hari Operasi Pembangkit (HOP) sepatutnya dipertahankan di atas 30 hari supaya pasokan energi senantiasa aman.
"Paling aman memang HOP harus dijaga di atas 30 hari. Namun masalahnya, tidak semua PLTU memiliki kapasitas stockpile yang memadai untuk menampung batubara hingga HOP lebih dari 30 hari," jelasnya.
Rizal mengimbuhkan, realisasi target HOP itu masih membentur sederet hambatan, baik dari aspek regulasi maupun operasional.
"Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan HOP antara lain penyelesaian persetujuan RKAB, penurunan kuota produksi, harga Domestic Market Obligation (DMO) yang lebih rendah dibandingkan harga pasar ekspor (seaborne market), persoalan logistik dan manajemen rantai pasok, hingga hambatan produksi di lapangan," katanya.
Di samping itu, aspek cuaca serta keadaan geografis pun kerap mengganggu pengiriman batubara ke pembangkit listrik.
"Seperti hujan, banjir, longsor, kecelakaan, naik-turunnya permukaan air sungai, hingga hambatan di jalan umum bagi perusahaan yang menggunakan akses jalan umum, seperti di Sumatera," ujarnya.
Oleh sebab itu, Rizal memotivasi pihak eksekutif mengeksekusi perbaikan tata kelola sektor penambangan batubara secara total agar masalah pasokan tidak terus berulang, utamanya pada paruh kedua tiap tahun.
"Rekomendasi jangka panjang adalah tata kelola di bidang pertambangan, terutama batubara, harus terus dibenahi. Berbagai hal yang masih menjadi hambatan perlu dieliminasi agar tidak mengganggu pasokan ke depan," pungkasnya.
Sebagai informasi, PLN bakal mendapat ekstra pasokan batubara lewat nilai kalori di atas 4.500 kcal/kg demi mencukupi kebutuhan pembangkit listrik sampai akhir tahun.
Suplementasi pasokan itu meliputi 1,8 juta ton pada Juli sekaligus 3 juta ton tiap bulan sepanjang Agustus hingga Desember 2026 selaku tindakan preventif atas risiko pemadaman bergilir.
