Perlindungan Pekerja Solo Belum Optimal: Tantangan dan Harapan BPJS Ketenagakerjaan
JAKARTA - Dalam sebuah audiensi bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo, BPJS Ketenagakerjaan Surakarta mengungkapkan bahwa perlindungan bagi tenaga kerja di Kota Solo belum mencapai kondisi yang optimal. Hal ini terungkap saat Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surakarta, Teguh Wiyono, memaparkan data dan harapan lembaganya untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selama audiensi tersebut, Teguh Wiyono menjelaskan bahwa dari 230.141 tenaga kerja yang ada di Kota Solo, baru sekitar 99.205 orang yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Persentase ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 43% dari total tenaga kerja yang telah merasa aman dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sementara sisanya belum mendapatkan manfaat tersebut.
Tantangan dalam Perluasan Cakupan
BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mengharapkan dukungan, tetapi juga bekerja sama dengan DPRD untuk meningkatkan cakupan peserta, khususnya bagi kelompok pekerja rentan yang sering kali terlewatkan. Potensi peserta yang menjadi fokus adalah perangkat RT/RW dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Target kami di tahun 2025 adalah 52,69% atau setara dengan 121.166 pekerja," jelas Teguh.
Cakupan yang sempit ini menjadi lebih mencolok ketika dibandingkan dengan BPJS Kesehatan, yang hampir mencapai 100% dari sasaran. Teguh menekankan bahwa perlindungan tenaga kerja tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPJS Ketenagakerjaan, tetapi memerlukan kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing perusahaan tempat tenaga kerja tersebut bernaung. “Ini menjadi tantangan bersama," ujarnya. "BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat bekerja sendiri dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja."
Peran dan Harapan terhadap DPRD
Dalam konteks ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap DPRD Solo dapat memberikan dukungan penuh, terutama dalam penegakan hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2023. Peraturan ini mengatur tentang keikutsertaan Anggota DPRD dalam BPJS Ketenagakerjaan serta penganggaran perlindungan jamsostek untuk perangkat RT/RW.
DPRD diharapkan dapat menjadi jembatan yang efektif untuk mengoordinasikan berbagai pihak terkait, termasuk dinas-dinas pemerintahan yang memiliki data dan informasi luas mengenai tenaga kerja di Solo. Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik informasi yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan akan melakukan koordinasi lebih lanjut. "Tentunya yang punya data adalah dinas terkait," ungkap Sugeng. "Sehingga nanti kita coba koordinasi dengan dinas agar seluruh pekerja di Solo haknya terlindungi."
Menghadapi Masa Depan dengan Strategi dan Kolaborasi
Baca Juga
Dalam upaya untuk mencapai target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) pada tahun 2025, BPJS Ketenagakerjaan Surakarta akan menerapkan berbagai strategi, termasuk sosialisasi lebih intensif dan kemudahan dalam proses pendaftaran untuk para pekerja. Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, DPRD, pemerintah daerah, dan perusahaan merupakan langkah kunci untuk mengatasi masalah ini.
Selain memperluas cakupan kepesertaan, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan perusahaan mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Diharapkan, dengan informasi yang lebih transparan dan kerja sama antara berbagai pihak, seluruh tenaga kerja di Solo dapat menikmati jaminan sosial yang adil dan merata.
Audiensi antara BPJS Ketenagakerjaan Surakarta dan Komisi IV DPRD Kota Solo ini tidak hanya mengungkap tantangan di lapangan tetapi juga membuka ruang dialog untuk mencari solusi bersama. Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa setiap pekerja di Kota Solo, dan pada akhirnya seluruh Indonesia, dapat bekerja dengan rasa aman dan terlindungi. Dengan demikian, semua pihak diharapkan dapat turut berperan aktif, memberikan peran masing-masing untuk kesejahteraan tenaga kerja di Kota Solo.
Rekomendasi
