DPR Dukung Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis bagi Siswa SMA
JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, mengungkapkan rencana pengecualian bagi siswa SMA dari keluarga mampu yang memiliki uang saku tinggi untuk tidak lagi mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi rencana tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, beranggapan bahwa gagasan untuk menghentikan pemberian MBG bagi jenjang SMA patut untuk dipertimbangkan.
"Saya berpendapat langkah untuk menghentikan pemberian MBG kepada siswa SMA bukan hanya layak dipertimbangkan, tetapi memang harus dilakukan sebagai bagian dari refocusing program," ujar Charles kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).
Charles menegaskan bahwa prioritas utama MBG adalah memperbaiki gizi serta mencegah stunting, sehingga dana negara seharusnya lebih diutamakan bagi kelompok yang memerlukan, seperti ibu hamil, menyusui, balita, dan masyarakat miskin.
"Kami harus berani membedakan antara kebutuhan akan makanan bergizi dan kebutuhan akan intervensi negara. Semua anak tentu membutuhkan makanan bergizi, tetapi tidak semua anak membutuhkan subsidi makan dari negara. Dalam kondisi fiskal yang semakin terbatas, bantuan pemerintah harus diprioritaskan kepada mereka yang paling membutuhkan," sambung Charles.
Ia menambahkan bahwa karena mayoritas siswa SMA telah melampaui fase pertumbuhan kritis, manfaat MBG tidak akan sedrastis jika dana tersebut dialihkan kepada kelompok usia yang lebih rentan.
"Saya justru melihat kepemimpinan baru di BGN harus berani melakukan desain ulang program secara menyeluruh. Jika penerima manfaat difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak sekolah dari keluarga desil 1 sampai 3, jumlah penerima manfaat diperkirakan hanya sekitar 25 juta orang. Bahkan jika siswa SMA tidak lagi menjadi sasaran program, jumlah tersebut bisa lebih rendah lagi," lanjutnya.
"Parameter keberhasilan MBG seharusnya bukan berapa banyak ompreng yang dibagikan, melainkan seberapa besar perbaikan status gizi yang berhasil dicapai. Fokus program harus bergeser dari kuantitas penerima manfaat menuju kualitas dampak yang dihasilkan," sambung Charles.
Pandangan serupa disampaikan anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, yang sejak awal menyarankan agar cakupan program ini hanya dibatasi sampai tingkat SMP.
"Sedari awal saya usul cukup anak TK sampai SMP saja seperti di Jepang, untuk eliminasi stunting, yang diberikan hanya untuk ibu hamil keluarga miskin, anak balita dan anak dengan gizi buruk," kata Irma.
"Untuk anak SMA di wilayah miskin infonya masih diberikan, setidaknya dalam rangka mengurangi kemiskinan. Jika dikaitkan dengan peningkatan gizi agar dapat meningkatkan imunitas tubuh tentu bagus, tetapi tidak untuk peningkatan IQ," lanjutnya.
Sebelumnya, Agustina Arumsari menyampaikan bahwa Badan Gizi Nasional berencana melakukan penyesuaian target penerima manfaat dengan berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan.
Langkah ini dilakukan demi efisiensi anggaran dengan mengecualikan siswa SMA dari keluarga mampu agar intervensi gizi menjadi lebih tepat sasaran.