APHI dan Fairatmos Perkuat Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia resmi bekerja sama dengan Fairatmos untuk mendukung penerapan kebijakan perdagangan karbon pada sektor kehutanan.

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum APHI Bidang Hukum, Humas dan Kerjasama, Erwansyah, bersama Direktur PT. Udara Untuk Semua, Natalia Rialucky, pada Senin, 22 Juni 2026.

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Sekretaris Jenderal APHI, Purwadi Soeprihanto, serta staf teknis dari pihak APHI dan Fairatmos.

Erwansyah menyatakan bahwa paradigma pengelolaan hutan kini sudah berubah, di mana perusahaan tidak lagi sekadar mengandalkan aktivitas penebangan kayu sebagai sumber ekonomi utama.

Bisnis baru dalam lingkup multiusaha kehutanan, seperti jasa lingkungan dan sektor karbon, dinilai memiliki prospek yang sangat menjanjikan.

APHI menyadari bahwa implementasi perdagangan karbon di sektor kehutanan memerlukan tantangan tersendiri.

Dibutuhkan usaha serta kerja keras untuk memenuhi berbagai persyaratan dan meningkatkan kapasitas bagi para anggota pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

’’Melalui kerjasama dengan Fairatmos ini diharapkan terjalin sinergi yang kuat untuk mendukung implementasi kebijakan perdagangan karbon sektor kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan”ujar Erwansyah,

Erwansyah menambahkan bahwa kehutanan merupakan satu-satunya sektor berbasis lahan yang sudah memiliki dukungan regulasi dari pemerintah.

Walaupun demikian, realisasi perdagangan karbon di sektor ini masih menuntut peningkatan kompetensi, kapasitas, dan pemahaman SDM pada perusahaan anggota APHI.

Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal APHI, Purwadi Soeprihanto, menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas dilakukan untuk memperkuat kesiapan anggota APHI agar dapat berpartisipasi secara kompetitif, akuntabel, dan efektif dalam perdagangan karbon, sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional serta pengelolaan hutan lestari.

“Beberapa kegiatan akan didesain diselenggarakan secara bersama antara lain sosialisasi kebijakan/regulasi, informasi peluang pasar, pelatihan/training, pembelajaran metode penghitungan pengurangan emisi dan serapan karbon serta implementasinya di lapangan, dan penyampaian update perkembangan perdagangan karbon sektor kehutanan kepada perusahaan pemegang PBPH anggota APHI hingga mampu membuat dokumen rancangan aksi mitigasi pengurangan emisi” ujar Purwadi.

Sementara itu, Natalia Rialucky mengungkapkan optimisme bahwa kerja sama dengan APHI akan mempercepat peningkatan kapasitas perusahaan pemegang PBPH sehingga mereka dapat melaksanakan transaksi perdagangan karbon.

Salah satu kegiatan penting adalah melakukan pendampingan kepada PBPH dalam menyiapkan proyek penurunan emisi melalui perdagangan karbon sektor berbasis lahan agar kelestarian hutan tetap terjaga.

“Melalui kegiatan pendampingan dalam pengembangan proyek karbon kepada perusahaan pemegang PBPH anggota APHI diharapkan dapat meningkatkan kesiapan perusahaan untuk dapat memanfaatkan skema pendanaan karbon sebagai investasi hijau dan pada akhirnya dapat meningkatkan dan menguatkan tata kelola dan praktik-praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan hutan yang lestari dan berdaya saing” pungkas Ria.