Paradoks Perdagangan Karbon RI: Penyelamatan atau Dominasi

Tahun ini Indonesia memasuki era baru perdagangan karbon (FOTO: NET)

MERAUKE - Krisis iklim di tingkat global kini bukan sekadar memicu kekhawatiran atas kerusakan ekosistem, melainkan turut melahirkan sistem tata kelola lingkungan yang baru.

Dalam kondisi tersebut, mekanisme perdagangan karbon diposisikan oleh pemerintah sebagai alat utama untuk menekan emisi sekaligus menyokong strategi ekonomi hijau.

Pemerintah meyakini bahwa proteksi kawasan hutan tidak lagi optimal jika hanya mengandalkan pola konservasi konvensional, melainkan wajib diintegrasikan ke dalam sistem pasar agar memiliki nilai ekonomis yang dapat ditransaksikan di skala global.

Baca Juga

Sinergi KKP-PLN: Tata Ruang Laut untuk Infrastruktur Listrik

Arah dari kebijakan ini kian kentara lewat langkah perbaikan regulasi tata niaga karbon dalam POJK Nomor 14 serta peresmian Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK).

Kedua perangkat tersebut dipromosikan sebagai pilar tata kelola karbon domestik yang modern, terbuka, terukur, serta terkoneksi dengan pasar karbon internasional.

Pemerintah menghadirkan SRUK sebagai sistem pencatatan emisi yang diklaim mampu menjamin proses kalkulasi, verifikasi, sertifikasi, hingga perdagangan karbon berjalan secara lebih tertib serta bertanggung jawab.

Secara kasat mata, kebijakan tersebut tampak bagai terobosan maju dalam menanggulangi dampak perubahan iklim.

Pemerintah membangun opini publik bahwa perdagangan karbon bakal mewujudkan titik temu yang seimbang antara profit ekonomi dan proteksi lingkungan.

Kawasan hutan dikampanyekan sebagai bagian krusial dari solusi krisis iklim dunia, sedangkan komoditas karbon ditempatkan sebagai instrumen baru pembangunan hijau yang dipercaya mampu membawa keuntungan finansial sekaligus melestarikan alam.

Namun di balik konstruksi narasi itu, terjadi pergeseran orientasi pemerintah yang sangat mendasar terhadap fungsi hutan.

Kawasan hutan secara perlahan tidak lagi dipandang terutama sebagai ruang hidup sosial dan ekologis, melainkan beralih fungsi menjadi area penyimpanan karbon bernilai ekonomi tinggi.

Lewat logika berpikir ini, pepohonan tidak lagi sekadar dilihat sebagai bagian dari tatanan ekosistem, melainkan sebagai cadangan karbon yang siap dihitung, diverifikasi, disertifikasi, serta diperjualbelikan di pasar internasional.

Pergeseran cara pandang itu pada akhirnya memicu pertanyaan yang jauh lebih krusial: siapa sebenarnya pihak yang diakui sebagai pemilik sah atas hutan dan berhak menikmati keuntungan dari bisnis karbon?

Di dalam tata niaga karbon yang dirancang pemerintah saat ini, legitimasi terhadap kepemilikan karbon sangat bergantung pada aspek legalitas administratif.

Artinya, entitas yang memegang izin resmi, hak konsesi, hak kelola, ataupun penguasaan wilayah yang disahkan negara secara otomatis memiliki posisi tawar terkuat untuk mengklaim manfaat ekonomi karbon.

Dengan kata lain, kepemilikan karbon senantiasa mengikuti struktur penguasaan lahan yang telah dibentuk sebelumnya melalui instrumen perizinan sektor kehutanan serta tata kelola sumber daya alam.

Dampaknya, korporasi pemegang izin PBPH, konsesi restorasi ekosistem, serta berbagai bentuk dokumen pengelolaan kawasan menjadi aktor yang paling siap mendominasi bisnis karbon.

Mereka disokong oleh modal finansial yang besar, kapasitas administratif, akses ke lembaga verifikasi, tenaga konsultan teknis, hingga jaringan pasar global yang memudahkan mereka memenuhi standar sertifikasi internasional.

Melalui instrumen-instrumen tersebut, pelaku usaha skala besar memperoleh kedudukan dominan untuk mengamankan sertifikat karbon dan meraup keuntungan finansial dari perdagangan emisi.

Masalahnya, dominasi pelaku usaha dalam pengelolaan hutan tidak semata-mata lahir dari kekuatan modal dan legalitas formal, melainkan juga diperparah oleh minimnya transparansi pemerintah terkait tata kelola kawasan hutan.

Dalam banyak realitas, masyarakat lokal tidak pernah mendapatkan informasi yang terbuka serta menyeluruh mengenai peta wilayah yang izin konsesinya telah diserahkan kepada korporasi, termasuk kawasan yang semula dialokasikan bagi program perhutanan sosial.

Kondisi tersebut melahirkan pertentangan yang serius.

Di satu sisi, pemerintah gencar mengampanyekan perhutanan sosial sebagai bentuk komitmen kepada rakyat serta upaya penataan ulang akses kawasan hutan.

Namun di sisi lain, pada waktu bersamaan pemerintah tetap menerbitkan izin PBPH atau bentuk konsesi besar lainnya di dalam maupun di sekitar ruang hidup warga serta lahan yang diusulkan untuk perhutanan sosial.

Fenomena ini memperlihatkan adanya inkonsistensi mendasar antara retorika pemberdayaan masyarakat dengan implementasi tata kelola wilayah yang masih sangat berorientasi pada pemberian konsesi berskala masif.

Tertutupnya informasi mengenai izin konsesi di berbagai penjuru tanah air membuat masyarakat lokal sering kali baru menyadari kehadiran korporasi setelah konflik agraria pecah di lapangan.

Banyak kelompok masyarakat tidak dibekali akses terhadap data spasial, peta batas konsesi, maupun informasi rinci mengenai luasan izin perusahaan.

Walhasil, posisi tawar warga menjadi sangat lemah untuk memverifikasi apakah wilayah kelola adat mereka telah tumpang tindih dengan konsesi PBPH, proyek karbon, atau skema bisnis kehutanan lainnya.

Dalam lanskap perdagangan karbon, situasi ini menjadi jauh lebih problematis.

Ketika lahan yang telah dibebani izin konsesi bertransformasi menjadi proyek karbon, pihak perusahaan mendapatkan legitimasi tambahan sebagai pengelola sah yang berhak memanen profit ekonomi dari karbon di wilayah itu.

Sementara itu, warga lokal yang telah lama menetap dan merawat hutan justru kian tersisih dari proses pengakuan karena status hukum kawasan telah lebih dahulu dikuasai lewat sistem perizinan negara.

Pada titik inilah skema perdagangan karbon memperlihatkan karakternya bukan sekadar sebagai instrumen penyelamatan lingkungan, melainkan sebagai bentuk perluasan baru dari politik penguasaan ruang.

Pemerintah menjadikan legalitas formal sebagai fondasi utama klaim karbon, sedangkan hubungan historis antara masyarakat dan hutan justru dipinggirkan dari sistem pengakuan utama.

Padahal jauh sebelum istilah perdagangan karbon, net zero emission, ataupun ekonomi hijau populer, masyarakat adat serta komunitas lokal telah hidup menyatu dengan alam secara turun-temurun.

Berbekal kearifan lokal, mereka merawat mata air, menjaga keanekaragaman hayati, memproteksi lahan gambut, dan menjamin keseimbangan ekosistem tetap terjaga melalui sistem pengetahuan tradisional yang diwariskan antar-generasi.

Bagi komunitas adat, kawasan hutan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan ruang kehidupan, identitas kultural, serta pilar keberlanjutan hidup.

Ironisnya, seluruh rekam jejak dalam menjaga kelestarian hutan tersebut tidak serta-merta mendapatkan tempat dalam sistem tata kelola karbon modern.

Pengetahuan ekologis lokal kalah berkuasa dibanding berkas legal-formal.

Ikatan historis dengan kawasan hutan dianggap kurang bernilai ketimbang kepatuhan administratif dalam memenuhi standar pasar karbon global.

Dalam sistem yang dirancang pemerintah hari ini, legalitas lebih mudah diberikan kepada para pemegang izin ketimbang kepada masyarakat yang secara nyata telah merawat hutan.

Kondisi ini menyingkap paradoks besar dalam peta jalan ekonomi hijau di Indonesia.

Di satu sisi, pemerintah terus mendengungkan perhutanan sosial sebagai lambang keberpihakan pada rakyat dan bukti nyata reforma akses kawasan.

Program tersebut dicitrakan sebagai kebijakan progresif yang menempatkan warga sebagai subjek utama dalam perlindungan hutan serta pembangunan berkelanjutan.

Namun di sisi lain, saat karbon mulai menjelma jadi komoditas ekonomi baru, keberpihakan itu perlahan menemui batasnya.

Langkah revisi POJK Nomor 14 dan perancangan SRUK justru tidak mencerminkan desain kebijakan yang secara konkret memosisikan rakyat sebagai penerima manfaat utama ekonomi karbon.

Regulasi yang lahir justru lebih banyak berfokus pada penyediaan infrastruktur pasar, tata cara transaksi, pendaftaran unit emisi, mekanisme sertifikasi, serta integrasi pasar karbon domestik ke kancah global.

Sementara itu, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas manfaat karbon justru luput dari agenda prioritas.

Tidak ada regulasi afirmatif yang tegas untuk memastikan masyarakat adat serta pengelola perhutanan sosial mendapatkan prioritas dalam hak kepemilikan maupun pembagian keuntungan bisnis karbon.

Aturan hukum yang ada juga belum memperlihatkan proteksi yang memadai untuk membendung dominasi korporasi serta pemilik modal besar dalam penguasaan proyek karbon.

Konsekuensinya, kelompok perhutanan sosial rawan sekadar dijadikan instrumen pelengkap demi melegitimasi posisi politik pemerintah dalam diskursus ekonomi hijau.

Warga diberikan ruang kelola yang terbatas, namun tidak benar-benar dipersiapkan untuk menguasai nilai ekonomi baru yang bersumber dari karbonisasi hutan.

Pemerintah seolah-olah melibatkan rakyat dalam narasi besar pembangunan hijau, tetapi enggan menyertakan mereka dalam struktur penguasaan serta pembagian kue ekonomi karbon.

Fenomena ini menegaskan bahwa kebijakan perdagangan karbon tidak bergerak di ruang hampa.

Mekanisme ini hadir di atas fondasi ketimpangan penguasaan lahan hutan yang sudah mengakar lama di Indonesia.

Ketika karbon dilempar ke dalam mekanisme pasar bebas, struktur ketimpangan lama tersebut justru berisiko memperoleh pembenaran baru lewat dalih penyelamatan iklim dan ekonomi hijau.

Selama pemerintah terus mengedepankan legalitas administratif dan pasar bebas sebagai indikator utama pengakuan karbon, sementara rakyat hanya ditempatkan sebagai hiasan narasi hijau, maka perdagangan karbon berisiko menjadi pola baru penyingkiran masyarakat dari ruang hidupnya, kali ini bukan demi industri manufaktur, melainkan atas nama penyelamatan iklim global.