Pemprov Papua Tengah Beri Bimbel Gratis 250 Pelajar OAP

Denci Meri Nawipa (FOTO: NET)

NABIRE - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah menyediakan fasilitas bagi 250 pelajar orang asli Papua (OAP) untuk mengikuti seleksi sekolah kedinasan melalui program bimbingan belajar (bimbel) dan sistem pendampingan yang terintegrasi.

Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Denci Meri Nawipa menjelaskan bahwa dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak hanya berupa penyebaran informasi, melainkan juga pembekalan teknis.

Program ini sengaja dihadirkan agar para siswa memiliki kesiapan yang lebih matang ketika menghadapi ujian berbasis computer assisted test (CAT).

Baca Juga

Buntut Ribut LCC Kalbar, MPR Rombak Juri Pakai Pakar HTN

Ia menambahkan, nantinya sebanyak 250 pelajar OAP tersebut akan mengikuti kelas bimbel secara gratis selama satu bulan di Jayapura, yang juga dilengkapi dengan simulasi ujian CAT.

“Seluruh kebutuhan mulai dari pemeriksaan kesehatan, tiket perjalanan, hingga biaya bimbel ditanggung oleh pemerintah provinsi,” ujarnya, Senin (18/5/2026), melansir dari berbagai sumber.

Denci memaparkan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya membuka akses sekaligus memperluas wawasan para pelajar mengenai berbagai pilihan sekolah kedinasan yang ada di bawah naungan kementerian.

Pihak BKPSDM sendiri telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian yang membawahi lembaga sekolah kedinasan, seperti Politeknik Keuangan Negara STAN, Politeknik Statistika STIS, Politeknik Imigrasi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, serta Sekolah Tinggi Intelijen Negara.

“Selama ini masyarakat hanya mengenal IPDN sebagai sekolah kedinasan, padahal ada banyak sekolah kedinasan lain di kementerian berbeda,” jelasnya.

Sebanyak 250 pelajar OAP yang mendapat fasilitas ini dijaring dari delapan wilayah kabupaten, dengan kuota rata-rata sekitar 32 orang per kabupaten.

Mereka merupakan alumni tingkat SMA/SMK lulusan tahun 2024 sampai 2026, atau yang masuk dalam rentang usia antara 18 hingga 21 tahun.

Dalam kesempatan itu, Denci juga menjamin bahwa para pelajar yang berhasil lolos seleksi akan tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, termasuk penyediaan tempat tinggal jika sekolah kedinasan yang dituju nantinya tidak menyediakan fasilitas asrama.

“Ini bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menyiapkan generasi Papua Tengah yang unggul dan siap mengabdi melalui jalur kedinasan,” tegasnya, dilansir dari Berbagai Sumber.