Pasar Karbon Vietnam Siap Meluncur Resmi pada Tahun 2029
JAKARTA - Negara Vietnam saat ini membidik pelaksanaan resmi bursa karbon dapat berjalan mulai tahun 2029.
Selama periode bertahun-tahun, wacana pasar karbon di sana lebih sering diperbincangkan sebagai sebuah gagasan yang berkaitan dengan janji pemangkasan emisi serta peralihan menuju energi hijau.
Akan tetapi, semenjak disahkannya Regulasi Perlindungan Lingkungan Hidup tahun 2020, terutama pada Pasal 139 mengenai penguatan pasar karbon, proses pembentukan pasar ini sudah bergeser dari yang tadinya sekadar arah kebijakan menuju ke fase kesiapan teknis operasional.
Merujuk pada rencana yang disusun, pihak Vietnam bakal menjalankan uji coba bursa karbon sampai dengan pengujung tahun 2028 dan membuka pasar tersebut secara komersial pada tahun 2029.
Langkah yang diambil Vietnam menggunakan strategi berjenjang lewat perbaikan payung hukum, penyusunan sistem berbasis teknis, sekaligus penguatan kapabilitas perusahaan yang akan terlibat di dalamnya.
Seorang pakar penilai berskala internasional dari UNFCCC, Dr. Nguyen Phuong Nam, menilai bahwa proses penuntasan regulasi hukum saat ini berjalan semakin kilat.
Dimulai dari adanya Ketetapan 06/2022 mengenai penekanan emisi gas rumah kaca serta MRV, hingga hadirnya Ketetapan No. 112 yang dirilis pada tanggal 1 April 2026 mengenai aktivitas perdagangan kredit karbon global, Vietnam dinilai sudah menginisiasi fondasi riil bagi pasar emisi mereka.
Pengesahan aturan mengenai bursa karbon lokal pada awal tahun 2026 kemarin menjadi momentum perubahan yang krusial.
Kini, pasar karbon tengah melangkah ke arah sistem yang formal, di mana jatah emisi serta kredit karbon diposisikan sebagai instrumen aset yang bernilai untuk diperjualbelikan.
Ditinjau dari sudut pandang regulasi, sedang berlangsung perombakan skala besar; isu lingkungan hidup sekarang telah bertransformasi menjadi bagian dari beban ongkos produksi, bukan sekadar kewajiban moral yang diimbau lagi.
Walau begitu, masih ada ganjalan dari segi teknis serta beban finansial yang mesti dihadapi oleh pihak korporasi.
Pada saat ini, otoritas Vietnam baru membagikan porsi emisi tahap awal kepada sekitar 110 korporasi yang bergerak pada bidang pembangkit listrik tenaga uap, sektor besi dan baja, serta industri semen.
Jatah emisi yang pada mulanya diberikan secara cuma-cuma tersebut ke depannya bakal dialihkan lewat sistem lelang, dengan begitu nilai biaya emisi akan langsung berdampak pada kalkulasi ongkos produksi.
Di sisi lain, kehadiran pasar karbon ini menyajikan potensi keuntungan bagi korporasi yang mau menanamkan modal pada aspek teknologi ramah lingkungan.
Kendala utamanya, upaya memproduksi kredit karbon dinilai sebagai sebuah alur yang amat rumit.
Seorang pejabat selaku Kepala Departemen Pasar Karbon dari Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup, Bapak Nguyen Van Minh, menetapkan bahwa berdasarkan standar global, tiap-tiap program wajib memperlihatkan aspek "tambahan" demi memperoleh kredit karbon. “Menurut peraturan internasional, sebuah proyek harus menunjukkan sifat 'tambahan' agar dapat diberikan kredit karbon, yang berarti bahwa pengurangan emisi hanya terjadi ketika proyek tersebut diimplementasikan,” ujarnya.
Alur pengerjaan dari mulai tahapan registrasi hingga keluarnya sertifikat kredit karbon dapat memakan durasi sekitar 3 sampai 4 tahun beserta ongkos audit yang tergolong tinggi.
Situasi ini menjadi rintangan yang cukup berat untuk para pelaku usaha kecil dan menengah.
Oleh sebab itu, pihak Otoritas mendorong adanya perumusan formulasi penciptaan kredit karbon yang selaras dengan situasi di dalam negeri.
Sektor agraris kini diposisikan sebagai salah satu pilar utama walaupun mesti berhadapan dengan kendala pengelolaan produksi yang masih terpecah-pecah.
Kendati demikian, adanya tuntutan dari pasar global memaksa pergeseran ke arah ramah lingkungan menjadi sebuah keharusan demi menjaga daya saing produk lokal.
Saat ini, Vietnam juga tengah gencar melebarkan sayap kemitraan global, contohnya lewat sistem JCM bersama pihak Jepang dan jalinan kerja sama dengan negara Singapura serta Korea Selatan.
Pada proses akhirnya, keberadaan pasar karbon ini diproyeksikan mampu melahirkan pola pembangunan baru yang rendah emisi sekaligus mendongkrak posisi tawar korporasi di masa depan.
