BRIN Ungkap Penyebab Utama Rendahnya Transaksi Pasar Karbon Indonesia
PT Pertamina (Persero) siap menjadi market leader (FOTO: NET)
JAKARTA - Pasar karbon di tanah air kembali menjadi sorotan usai pihak BRIN membeberkan realita terkait rendahnya angka transaksi karbon di tingkat nasional.
Walaupun Indonesia didukung oleh luas hutan tropis yang termasuk terbesar di dunia, nilai dari perdagangan karbon domestik dilaporkan masih tertahan pada angka puluhan miliar rupiah.
Pemerintah saat ini sedang mengupayakan percepatan integrasi sistem karbon digital guna memikat para investor dunia sekaligus memperlebar sayap ekonomi hijau di dalam negeri.
Baca JugaPLN IP Perkuat Bisnis Beyond kWh Lewat Perdagangan Karbon Global
I Wayan Susi Dharmawan, selaku Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN, memaparkan bahwa kondisi pasar karbon di Indonesia tengah berada pada titik yang sangat menentukan.
Meski Bursa Karbon Indonesia sudah mulai berjalan sejak tahun 2023, capaian kinerjanya dinilai masih jauh di bawah potensi yang dimiliki.
“Angka transaksi masih kecil dibanding potensi aset alami Indonesia,” ujar I Wayan dalam webinar BRIN, Jumat, 8 Mei 2026.
Ungkapan itu menggambarkan adanya kesenjangan besar di dalam pasar karbon milik negara.
Dengan kepemilikan jutaan hektare hutan, lahan gambut, serta mangrove sebagai penyerap emisi raksasa, aktivitas jual beli karbon justru berlangsung sangat pelan.
Pasar karbon sejatinya bukan hanya soal pertukaran angka emisi secara digital, melainkan kompetisi investasi hijau dunia yang memiliki nilai triliunan rupiah.
Negara dengan manajemen karbon yang solid akan menjadi tujuan utama bagi korporasi global yang sedang memburu kredit emisi.
Dunia menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian karena kekayaan alamnya yang melimpah, mulai dari wilayah Kalimantan hingga Papua yang punya nilai karbon tinggi.
Akan tetapi, segala potensi besar tersebut dinilai belum mampu diubah menjadi manfaat ekonomi yang konkret bagi negara.
I Wayan Susi Dharmawan menilai masalah mendasar berada pada mutu data nasional serta sinkronisasi sistem yang ada.
Sejumlah proyek karbon ditemukan masih memakai rujukan data historis yang tidak kuat, sehingga proses verifikasi baseline emisi yang presisi menjadi sukar dicapai.
“Kualitas data memengaruhi kredibilitas proyek karbon,” ujar I Wayan.
Hambatan lain yang muncul adalah mengenai pembuktian aspek tambahan (additionality) pada setiap proyek karbon di Indonesia.
Pihak investor luar negeri memerlukan jaminan bahwa suatu proyek memang menciptakan pengurangan emisi yang nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Jika bukti tersebut tidak solid, maka harga kredit karbon dari Indonesia terancam dihargai murah di kancah internasional.
Bahaya yang lebih besar mencakup potensi pembalikan emisi serta kebocoran emisi dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Peristiwa seperti kebakaran hutan maupun alih fungsi lahan dapat secara instan meruntuhkan kepercayaan terhadap kredibilitas proyek karbon.
Faktor risiko tersebut yang memicu para investor global untuk lebih berhati-hati dalam memilih proyek karbon yang ditawarkan Indonesia.
I Wayan memberikan peringatan kepada perusahaan agar tidak gegabah masuk ke pasar karbon tanpa memiliki kesiapan yang menyeluruh.
Setiap proyek karbon menuntut kalkulasi ekonomi, dampak lingkungan, serta struktur kelembagaan yang sangat disiplin dan rinci.
“Pengurangan emisi harus sebanding dengan investasi proyek,” tegas I Wayan.
Oleh karena itu, pemerintah mulai melakukan perbaikan secara menyeluruh pada landasan sistem perdagangan karbon di tanah air.
Terdapat lima pilar strategis yang dipersiapkan untuk memperkokoh tahap registrasi, proses sertifikasi, hingga penyatuan perdagangan karbon.
Titik berat utama saat ini difokuskan pada penguatan kredibilitas sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV).
Rekomendasi
