BRIN Soroti Rendahnya Transaksi Pasar Karbon Indonesia dan Mutu Data
Mengenal Bursa Karbon Indonesia (FOTO: NET)
JAKARTA - Situasi pasar karbon di tanah air kembali menjadi perhatian setelah BRIN mengungkapkan data terkait minimnya angka transaksi karbon domestik.
Meski Indonesia mempunyai hutan tropis paling luas di bumi, nilai jual beli karbon nasional dikabarkan baru mencapai angka puluhan miliar rupiah.
Saat ini, otoritas terkait tengah mempercepat integrasi sistem karbon digital demi menarik perhatian investor global dan memperluas ekosistem ekonomi hijau.
Baca JugaPLN IP Perkuat Bisnis Beyond kWh Lewat Perdagangan Karbon Global
I Wayan Susi Dharmawan, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN, menjelaskan bahwa kondisi pasar karbon Indonesia sekarang berada pada fase yang krusial.
Walaupun Bursa Karbon Indonesia telah beroperasi sejak 2023, capaiannya dianggap masih belum sesuai dengan potensi yang sesungguhnya.
“Angka transaksi masih kecil dibanding potensi aset alami Indonesia,” ujar I Wayan dalam webinar BRIN, Jumat, 8 Mei 2026.
Pernyataan itu memperlihatkan adanya perbedaan besar dalam realita pasar karbon di dalam negeri.
Melalui kepemilikan jutaan hektare hutan, lahan gambut, bakau, serta posisi sebagai pemilik cadangan penyerap emisi terbesar, aktivitas transaksi karbon lokal justru bergerak pelan.
Padahal, bursa karbon bukan sekadar persoalan teknis perdagangan angka emisi digital, namun merupakan wadah persaingan investasi hijau global bernilai triliunan rupiah.
Negara yang memiliki pengelolaan karbon yang kuat akan jadi destinasi utama bagi perusahaan dunia yang memerlukan kredit emisi.
Indonesia tetap menjadi pusat perhatian internasional karena kekayaan alamnya yang luas, dari hutan Kalimantan, Sumatera, hingga Papua dan wilayah mangrove pesisir.
Sangat disayangkan, besarnya modal alam tersebut belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi nilai ekonomi yang nyata.
I Wayan Susi Dharmawan menilai bahwa hambatan utama terletak pada faktor kualitas data nasional dan sinkronisasi sistem.
Banyak proyek karbon yang masih menggunakan data historis yang lemah, sehingga menghambat proses verifikasi batas dasar emisi yang akurat.
“Kualitas data memengaruhi kredibilitas proyek karbon,” ujar I Wayan.
Kendala lainnya berkaitan dengan pembuktian tambahan manfaat (additionality) pada proyek karbon nasional.
Penanam modal internasional memerlukan kepastian bahwa suatu proyek benar-benar menghasilkan pengurangan emisi baru, bukan hanya sekadar kelengkapan dokumen.
Tanpa bukti yang sah, nilai kredit karbon dari Indonesia berisiko dihargai rendah di pasar global.
Ancaman yang lebih nyata meliputi risiko pembalikan emisi serta kebocoran emisi dalam pengerjaan proyek karbon.
Fenomena kebakaran hutan, deforestasi, serta perubahan fungsi lahan dapat merusak reputasi sebuah proyek secara cepat.
Berbagai risiko ini yang membuat investor dunia cenderung lebih selektif dalam menentukan proyek karbon di Indonesia.
I Wayan mengingatkan para pelaku industri agar tidak gegabah masuk ke pasar karbon tanpa persiapan yang matang.
Kegiatan proyek karbon memerlukan perhitungan ekonomi, efek lingkungan, serta tata kelola lembaga yang sangat rinci dan disiplin.
“Pengurangan emisi harus sebanding dengan investasi proyek,” tegas I Wayan.
Pemerintah juga telah mengawali upaya pembenahan total pada basis sistem perdagangan karbon di tanah air.
Terdapat lima pilar strategis yang disusun guna memperkuat mekanisme pendaftaran, sertifikasi, hingga integrasi jual beli karbon.
Titik berat utama saat ini diarahkan pada peningkatan kredibilitas sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV).
Rekomendasi
